AKAR RUMPUT TIDAK TEPAT MENGGAMBAR RAKYAT

Saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapi situasi serba sulit dan penuh tantangan sebab itu dengan melaksanakan politik kemakmuran berarti kita memberdayakan wong cilik yang merupakan populasi besar penduduk Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan.
"Bagi saya istilah akar rumput dari terjemahan grassroot adalah tidak tepat untuk menggambarkan makna wong cilik yang merupakan istilah yang benar sesuai dengan bahasa ibu saya".Akar rumput adalah bagian bawah dari rumput yang menunjang pertumbuhan rumput yang bisa diinjak-injak manusia berarti istilah itu melecehkan rakyat,ungkap Soekardjo Hardjosoewirjo,SH dalam percakapan telepon hari minggu(8/2).
Perjuangan untuk memakmurkan rakyat adalah tugas kita bersama dan akan berhasil jika seluruh kekuatan wong cilik dapat memberikan partisipasinya dalam pembangunan politik melalui pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2009 ini.
Menurut Soekardjo yang sekarang anggota DPR dari fraksi PDIP kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang ini pada umumnya masih belum makmur.Kita harus berjuang dan bergerak melalui politik yang dapat menerebos segala kendala yang mempersempit akses mereka untuk mendapatkan kemajuan dalam bidang usahanya dan kesempatan kerja serta memperoleh pendidikan bagi anak cucunya.
Sebagai caleg DPR daerah pemilihan jakarta barat,jakarta utara,dan kepulauan seribu Soekardjo telah mempersiapkan sejumlah program perjuangan PDIP yang akan ditawarkan dalam pemilu legislatif.Program tersebut antara lain, bagaimana rakyat lepas dari segala kesengsaraan mereka selama ini."Masyarakat cerdas menimbang dan menilai segala apa yang dirasakannya",tandasnya.
Sebab itu partainya telah mengkaji sedalam-dalamnya segala masalah yang dihadapi rakyat dan berikut solusi untuk mencapai target untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan.
Masyarakat kita yang sebagian petani gurem dan memilki tanah kurang dari 0,436 ha(2008) dibanding dengAn tahun 1993 seluas 0,529 ha berarti kepemilikan tanah petani gurem semakin berkurang selama 15 tahun.Sedangkan dalam kurun waktu yang sama jumlah petani gurem dari 10,8 juta menjadi 15,6 juta.
Dari kenyataan itu,perlu dicegah hambatan-hambatan seperti membuka akses dari sentra produksi pertanian ke pasar.Perlu dilakukan kebijakan baru untuk mendapatkan pupuk murah,bibit berkualitas,pembangunan irigasi secara besar-besaran,dan segala keperluan petani termasuk kemudahan memperoleh kredit tani dan mengatur harga gabah yang dapat menguntungkan para petani.Inilah salah satu contoh masih banyak lagi contoh-contoh seperti perburuhan ,pendidikan,kesehatan.Semuanya memerlukan kerja keras dari semua elemen masyarakat Indonesia(GET).

Soekardjo, akan Perjuangkan Penghapusan Sistem Pekerja Kontrak

Jakarta, (HPO)

Soekardjo Hardjo Soewirdjo, SH Caleg PDI-P daerah pemilihan (dapil) Jakarta Utara,Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat menyatakan PDI-P selain memperjuangkan Sembako Murah bagi Rakyat juga akan memperjuangkan penghapusan sistem pekerja kontrak di Indonesia, karena dipandang tidak manusiawi. "Setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum untuk bekerja dan jaminan hidup yang layak bagi dirinya maupun keluarganya.

"Selama ini pekerja kontrak tidak mendapat kepastian bagaimana mereka menata karirnya. Sebab itu sstem Kerja Kontrak harus dihapus. Dengan dihapusnya sistem kerja kontrak diharapkan perputaran ekonomi akan membaik dan meningkat karena adanya daya beli masyarakat.", demikian kata Sowirdjo ketika ditemui HPO di ruang kerjanya.

"Pekerja tetap lebih terjamin dan akan memberikan multiplier effects yang luas, prospek yang bagus bagi perusahaan jasa asuransi dan perumahan".
Jadi sudah selayaknyalah setiap perusahaan tidak lagi menggunakan sistem kontrak bagi pekerjanya, tambah anggota Komisi VI DPR-RI itu lagi.

Lebih mengherankan lagi masih ada pekerja di perusahaan "outsorcing" yang berstatus Pekerja Kontrak, padahal seharusnya di perusahaan outsourcing itu dia sudah menjadi Pekerja Tetap. "Nah, kalau begini kan dua kali kontrak namanya?", tanya Soekardjo, yang juga mantan Ketua Umum KADIN Jaya ini.

Sembako Murah PDI-P

Menyinggung, kampanye Sembako Murah dari Ketua Umum PDI-P, Megawati, Soekardjo menegaskan, tentu Partai akan memperjuangkan juga adanya lahan bagi petani, ketersediaan pupuk dan bibit unggul. Disamping itu masalah irigasi/pengairan dan jalan untuk distribusi hasil pertanian juga urusan yang sangat penting untuk diperjuangkan guna menopang Program Sembako Murah bagi Rakyat itu.

Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Berbicara tentang Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) dari Departemen Tenaga Keja dan Transmigrasi, menurut Soekardjo, selain masyarakat mendapatkan kepastian lahan di lokasi transmigrasi baik yang lama maupun yang baru yang terpenting adalah bagaimana roda perekonomian dikelola dengan sistem koperasi. Sehingga petani bisa melakukan usaha bersama tanpa gangguan dari tengkulak atau lintah darat. [kam]