JAKARTA, SABTU - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) terkait dengan pencapaiannya dalam dua tahun terakhir.
Menakertrans Erman Suparno di sarasehan ketenagakerjaan di Bogor, Sabtu (20/12), mengatakan memang muncul pertanyaan dari sejumlah kalangan termasuk DPR tentang kinerja BNP2TKI terkait menurunnya penempatan TKI ke luar negeri pada 2008.
Data di Depnakertrans menunjukkan pada 2005 ditempatkan 474.218 TKI dan pada 2006 naik menjadi 611.836 TKI. Berikutnya, pada pertengahan 2007 tatkala BNP2TKI berdiri dan mulai beroperasi, penempatan TKI masih naik menjadi 696.744. Akan tetapi, pada 2008, penempatan TKI turun menjadi 546.645 orang.
Di sisi lain anggaran pemerintah (APBN) untuk program penempatan TKI sejak berdirinya BNP2TKI meningkat terus. Pada 2008, kata Erman, anggaran BNP2TKI naik lima kali lipat. Sementara, penempatan TKI turun dari target satu juta menjadi 546.645 TKI saja.
"Kritik bahwa terjadi pemborosan anggaran karena dengan dana yang lima kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi jumlah penempatan TKI malah menurun, memang tepat sekali," kata Erman.
Di sisi lain, penempatan TKI ke Korsel yang menjadi tanggung jawab
BNP2TKI juga dihentikan karena ketidakmampuan menempatkan TKI sesuai jadwal atau lamban pada proses penempatan, bukan karena perusahaan di Korsel tutup atau menurunkan produksi.
"Saya terus terang kecewa dengan penghentian penempatan dari Korsel tersebut. Karena saya, di awal jabatan, ditugasi oleh Presiden untuk membuka peluang kerja, termasuk ke Korsel. Pada saat itu kuota yang ada 50 ribu, lalu naik menjadi 65 ribu. Tapi kini malah dihentikan karena ketidakmampuan kita memenuhi jadwal penempatan," kata Erman.
Terkait dengan itu, Erman mengakui belum melakukan koordinasi dengan Kedubes Korsel dan BNP2TKI untuk mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya.
Erman menyatakan Komisi IX DPR melihat kondisi ini dan membentuk
Panitia Kerja (Panja) tentang eksistensi dan kinerja BNP2TKI. "Kita tunggu saja hasilnya." kata Erman.
Di sisi lain, Depnakertrans juga akan melakukan evaluasi atas kinerja Perusahaan jasa TKI (PJTKI), lembaga pendukung, seperti klinik kesehatan, lembaga pelatihan, kompetensi dan sertifikasi, pembekalan dan asuransi.
Erman secara khusus meminta Dirjen Binapenta untuk mengevaluasi kinerja BNP2TKI sehingga laporan kepada Presiden bisa menyeluruh. Evaluasi yang dilakukan adalah realisasi penempatan, masalah dan penanganannya, perlindungan dan penegakan hukum (law enforcement).
Di sisi lain Depnakertrans juga akan melakukan Rakor yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stake holder) termasuk BNP2TKI.
Sementara pada program magang ke Jepang, Erman mengatakan terjadi kenaikan penempatan yang sangat signifikan sepanjang 15 tahun terakhir, yakni 4.378 orang, sementara tahun 2007 hanya 1.663 dan tahun 2006 sejumlah 1.804 orang. Angka yang tertinggi sebelumnya pada 1997, yakni 3.174 orang.
Program ini, kata Erman, merupakan program yang dikelola secara seksama oleh Depnakertrans agar jumlah dan kualitas penempatan terus bisa lebih baik dari tahun ke tahun.
Di sisi lain, Menteri secara keseluruhan masih kecewa dengan kompetensi lulusan sekolah formal yang tidak siap memenuhi kebutuhan peluang kerja.
Dari evaluasi pihaknya pada pelaksanaan bursa kerja, hanya 25-30 persen peluang kerja yang bisa diisi pencari kerja. Sementara sisanya, 70 persen masih kosong. "Jadi sistem pendidikan dan pelatihan kita belum sepenuh link and match dengan peluang kerja," katanya.
Karena itu, Erman menilai masih diperlukan koordinasi dengan pihak terkait agar kurikulum pendidikan formal dan pelatihan bisa memenuhi peluang kerja yang ada.
