Ketua DPR-RI, Agung Laksono mendukung setiap usaha pers yang mendorong program transmigrasi. Hal itu dikatakannya ketika Pimpinan Harkam Press Online (HPO) berkunjung ke kantor DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta Barat hari Jum'at 26 Desember 2008.
Dengan hadirnya HPO yang sepertinya khusus mengupas masalah ketransmigrasian, Wakil Ketua Umum DPP-Partai Golkar ini berharap agar usaha-usaha seperti ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait.
Saat ini kita memerlukan media yang intens memberikan informasi ketransmigrasian. Dengan media online ini diharapkan informasi program-program ketransmigrasian dapat dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas lagi, hingga ke pelosok pedesaan. "Media online ini, lebih efektif ketimbang media cetak karena penyebarannya cepat, murah dan bisa diakses dimana saja", kata Agung.
Menurut Agung, transmigrasi adalah program penataan kependudukan di Indonesia. Penduduk harus disebar merata guna memanfaatkan potensi alam Indonesia yang kaya ini. Jadi, sebaiknya seiring dengan perkembangan zaman program transmigrasi ini tidak lagi sentralistik seperti di masa lampau.
Menurut Agung lagi, mestinya perpindahan penduduk itu dilakukan dengan spontan melalui Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). "Transmigrasi tidak perlu diatur dari Pusat, Pemerintah Daerah mesti pro-aktif," tukasnya.
Pemerintah Pusat seaiknya menjadi fasilitator yang mendorong terlaksananya program Transmigrasi khususnya TSM ini. Peran Pemerintah Daerah, menurut Agung, sangat penting dan menentukan kesuksesan program transmigrasi ini. "Namun tidak semua daerah perlu memiliki Dinas Ketransmigrasian, hanya daerah tertentu saja, yang berkepentingan dengan perpindahan penduduk", tambah Agung.
INVESTASI
Ditanya mengenai investasi di bidang Transmigrasi, Agung, mengatakan untuk investasi yang besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan agrobisnis memang kewajiban Pemerintah Pusat untuk mencarikan atau mengusahakan agar investasi itu masuk ke daerah. (dik)
Showing posts with label TKI. Show all posts
Showing posts with label TKI. Show all posts
Saturday, December 27, 2008
Tuesday, December 23, 2008
Jumhur : "Erman Ingin Kerdilkan BNP2TKI"
Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tidak datang pada Rakornas Kelembagaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) di luar negeri yang diselenggarakan Depnakertrans. BNPTKI mengaku tidak datang karena tidak diundang. Konflik antara BNP2TKI dan Depnakertrans pun makin kentara.
"Kita tidak diundang dalam rakor TKI yang diadakan Depnakertrans," ujar Kepala BNP2TKI M Jumhur Hidayat kepada HOP, Selasa (23/12/2008).
Jumhur menjelaskan tidak diundangnya BNP2TKI dalam rapat pembahasan TKI ini sebagai upaya untuk mengkerdilkan peran BNP2TKI.
"Menakertrans dari dulu ingin mengerdilkan BNP2TKI tapi tidak pernah berhasil karena akan melanggar UU Nomor 39 Tahun 2004," jelas Jumhur.
Jumhur pun menjelaskan karena tidak bisa mengerdilkan BNP2 TKI maka Menakertrans Erman Suparno malah pusing sendiri.
"Karena idenya selalu begitu (mengerdilkan) akhirnya dia pusing sendiri," ungkap pria berkacamata ini.
Jumhur pun menuduh Erman sengaja tidak mengundang BNP2TKI ikut pertemuan yang berlangsung di Hotel Bumikarsa Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (23/12/2008) ini.
"Jangan-jangan ide tidak mengundang BNP2TKI datang dari Menaker sendiri, tuh," tandasnya.(dik)
Sunday, December 21, 2008
Erman akan Evaluasi BNP2TKI
JAKARTA, SABTU - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) terkait dengan pencapaiannya dalam dua tahun terakhir.
Menakertrans Erman Suparno di sarasehan ketenagakerjaan di Bogor, Sabtu (20/12), mengatakan memang muncul pertanyaan dari sejumlah kalangan termasuk DPR tentang kinerja BNP2TKI terkait menurunnya penempatan TKI ke luar negeri pada 2008.
Data di Depnakertrans menunjukkan pada 2005 ditempatkan 474.218 TKI dan pada 2006 naik menjadi 611.836 TKI. Berikutnya, pada pertengahan 2007 tatkala BNP2TKI berdiri dan mulai beroperasi, penempatan TKI masih naik menjadi 696.744. Akan tetapi, pada 2008, penempatan TKI turun menjadi 546.645 orang.
Di sisi lain anggaran pemerintah (APBN) untuk program penempatan TKI sejak berdirinya BNP2TKI meningkat terus. Pada 2008, kata Erman, anggaran BNP2TKI naik lima kali lipat. Sementara, penempatan TKI turun dari target satu juta menjadi 546.645 TKI saja.
"Kritik bahwa terjadi pemborosan anggaran karena dengan dana yang lima kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi jumlah penempatan TKI malah menurun, memang tepat sekali," kata Erman.
Di sisi lain, penempatan TKI ke Korsel yang menjadi tanggung jawab
BNP2TKI juga dihentikan karena ketidakmampuan menempatkan TKI sesuai jadwal atau lamban pada proses penempatan, bukan karena perusahaan di Korsel tutup atau menurunkan produksi.
"Saya terus terang kecewa dengan penghentian penempatan dari Korsel tersebut. Karena saya, di awal jabatan, ditugasi oleh Presiden untuk membuka peluang kerja, termasuk ke Korsel. Pada saat itu kuota yang ada 50 ribu, lalu naik menjadi 65 ribu. Tapi kini malah dihentikan karena ketidakmampuan kita memenuhi jadwal penempatan," kata Erman.
Terkait dengan itu, Erman mengakui belum melakukan koordinasi dengan Kedubes Korsel dan BNP2TKI untuk mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya.
Erman menyatakan Komisi IX DPR melihat kondisi ini dan membentuk
Panitia Kerja (Panja) tentang eksistensi dan kinerja BNP2TKI. "Kita tunggu saja hasilnya." kata Erman.
Di sisi lain, Depnakertrans juga akan melakukan evaluasi atas kinerja Perusahaan jasa TKI (PJTKI), lembaga pendukung, seperti klinik kesehatan, lembaga pelatihan, kompetensi dan sertifikasi, pembekalan dan asuransi.
Erman secara khusus meminta Dirjen Binapenta untuk mengevaluasi kinerja BNP2TKI sehingga laporan kepada Presiden bisa menyeluruh. Evaluasi yang dilakukan adalah realisasi penempatan, masalah dan penanganannya, perlindungan dan penegakan hukum (law enforcement).
Di sisi lain Depnakertrans juga akan melakukan Rakor yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stake holder) termasuk BNP2TKI.
Sementara pada program magang ke Jepang, Erman mengatakan terjadi kenaikan penempatan yang sangat signifikan sepanjang 15 tahun terakhir, yakni 4.378 orang, sementara tahun 2007 hanya 1.663 dan tahun 2006 sejumlah 1.804 orang. Angka yang tertinggi sebelumnya pada 1997, yakni 3.174 orang.
Program ini, kata Erman, merupakan program yang dikelola secara seksama oleh Depnakertrans agar jumlah dan kualitas penempatan terus bisa lebih baik dari tahun ke tahun.
Di sisi lain, Menteri secara keseluruhan masih kecewa dengan kompetensi lulusan sekolah formal yang tidak siap memenuhi kebutuhan peluang kerja.
Dari evaluasi pihaknya pada pelaksanaan bursa kerja, hanya 25-30 persen peluang kerja yang bisa diisi pencari kerja. Sementara sisanya, 70 persen masih kosong. "Jadi sistem pendidikan dan pelatihan kita belum sepenuh link and match dengan peluang kerja," katanya.
Karena itu, Erman menilai masih diperlukan koordinasi dengan pihak terkait agar kurikulum pendidikan formal dan pelatihan bisa memenuhi peluang kerja yang ada.
Menakertrans Erman Suparno di sarasehan ketenagakerjaan di Bogor, Sabtu (20/12), mengatakan memang muncul pertanyaan dari sejumlah kalangan termasuk DPR tentang kinerja BNP2TKI terkait menurunnya penempatan TKI ke luar negeri pada 2008.
Data di Depnakertrans menunjukkan pada 2005 ditempatkan 474.218 TKI dan pada 2006 naik menjadi 611.836 TKI. Berikutnya, pada pertengahan 2007 tatkala BNP2TKI berdiri dan mulai beroperasi, penempatan TKI masih naik menjadi 696.744. Akan tetapi, pada 2008, penempatan TKI turun menjadi 546.645 orang.
Di sisi lain anggaran pemerintah (APBN) untuk program penempatan TKI sejak berdirinya BNP2TKI meningkat terus. Pada 2008, kata Erman, anggaran BNP2TKI naik lima kali lipat. Sementara, penempatan TKI turun dari target satu juta menjadi 546.645 TKI saja.
"Kritik bahwa terjadi pemborosan anggaran karena dengan dana yang lima kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi jumlah penempatan TKI malah menurun, memang tepat sekali," kata Erman.
Di sisi lain, penempatan TKI ke Korsel yang menjadi tanggung jawab
BNP2TKI juga dihentikan karena ketidakmampuan menempatkan TKI sesuai jadwal atau lamban pada proses penempatan, bukan karena perusahaan di Korsel tutup atau menurunkan produksi.
"Saya terus terang kecewa dengan penghentian penempatan dari Korsel tersebut. Karena saya, di awal jabatan, ditugasi oleh Presiden untuk membuka peluang kerja, termasuk ke Korsel. Pada saat itu kuota yang ada 50 ribu, lalu naik menjadi 65 ribu. Tapi kini malah dihentikan karena ketidakmampuan kita memenuhi jadwal penempatan," kata Erman.
Terkait dengan itu, Erman mengakui belum melakukan koordinasi dengan Kedubes Korsel dan BNP2TKI untuk mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya.
Erman menyatakan Komisi IX DPR melihat kondisi ini dan membentuk
Panitia Kerja (Panja) tentang eksistensi dan kinerja BNP2TKI. "Kita tunggu saja hasilnya." kata Erman.
Di sisi lain, Depnakertrans juga akan melakukan evaluasi atas kinerja Perusahaan jasa TKI (PJTKI), lembaga pendukung, seperti klinik kesehatan, lembaga pelatihan, kompetensi dan sertifikasi, pembekalan dan asuransi.
Erman secara khusus meminta Dirjen Binapenta untuk mengevaluasi kinerja BNP2TKI sehingga laporan kepada Presiden bisa menyeluruh. Evaluasi yang dilakukan adalah realisasi penempatan, masalah dan penanganannya, perlindungan dan penegakan hukum (law enforcement).
Di sisi lain Depnakertrans juga akan melakukan Rakor yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stake holder) termasuk BNP2TKI.
Sementara pada program magang ke Jepang, Erman mengatakan terjadi kenaikan penempatan yang sangat signifikan sepanjang 15 tahun terakhir, yakni 4.378 orang, sementara tahun 2007 hanya 1.663 dan tahun 2006 sejumlah 1.804 orang. Angka yang tertinggi sebelumnya pada 1997, yakni 3.174 orang.
Program ini, kata Erman, merupakan program yang dikelola secara seksama oleh Depnakertrans agar jumlah dan kualitas penempatan terus bisa lebih baik dari tahun ke tahun.
Di sisi lain, Menteri secara keseluruhan masih kecewa dengan kompetensi lulusan sekolah formal yang tidak siap memenuhi kebutuhan peluang kerja.
Dari evaluasi pihaknya pada pelaksanaan bursa kerja, hanya 25-30 persen peluang kerja yang bisa diisi pencari kerja. Sementara sisanya, 70 persen masih kosong. "Jadi sistem pendidikan dan pelatihan kita belum sepenuh link and match dengan peluang kerja," katanya.
Karena itu, Erman menilai masih diperlukan koordinasi dengan pihak terkait agar kurikulum pendidikan formal dan pelatihan bisa memenuhi peluang kerja yang ada.
Thursday, December 4, 2008
BNP2TKI, Lampaui Kuota ke Korea
Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berhasil melampaui batas kuota penempatan TKI sektor formal. Sebanyak 11.200 TKI ditempatkan di Korea, sebelumnya pemerintah Korea hanya mematok kuota 9.500 TKI.
"TKI kita dipandang pekerja yang berperilaku baik, rajin, dan ulet, sehingga membuat nyaman berbagai perusahaan Korea yang mempekerjakan serta terus ingin menambah jumlahnya," ujar Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat dalam rilisnya. Kamis (4/12/2008).
Menurut Jumhur, dengan total penempatan TKI di Korea saat ini, Indonesia menjadi negara terbesar untuk penempatan tenaga kerja migran. Dia juga optimis, pada akhir 2008 pihaknya mampu menempatkan sekitar 12.500-13.000 TKI ke Korea .
"Saya yakin jumlah 12.500 atau 13.000 adalah suatu keniscayaan, jika melihat besarnya minat serta perhatian pihak Korea terhadap TKI kita. Karenanya, BNP2TKI akan lebih proaktif agar semakin banyak calon TKI dapat bekerja di Korea," kata Jumhur yakin.
Diakui Jumhur, besarnya angka penempatan TKI ke Korea yang kini dicapai BNP2TKI, merupakan keberhasilan prestisius jika dibandingkan pada 2006, yaitu 1.200 TKI. "Jumlah tersebut mengalami kenaikan fantastis sebesar seribu persen," pungkasnya.
"TKI kita dipandang pekerja yang berperilaku baik, rajin, dan ulet, sehingga membuat nyaman berbagai perusahaan Korea yang mempekerjakan serta terus ingin menambah jumlahnya," ujar Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat dalam rilisnya. Kamis (4/12/2008).
Menurut Jumhur, dengan total penempatan TKI di Korea saat ini, Indonesia menjadi negara terbesar untuk penempatan tenaga kerja migran. Dia juga optimis, pada akhir 2008 pihaknya mampu menempatkan sekitar 12.500-13.000 TKI ke Korea .
"Saya yakin jumlah 12.500 atau 13.000 adalah suatu keniscayaan, jika melihat besarnya minat serta perhatian pihak Korea terhadap TKI kita. Karenanya, BNP2TKI akan lebih proaktif agar semakin banyak calon TKI dapat bekerja di Korea," kata Jumhur yakin.
Diakui Jumhur, besarnya angka penempatan TKI ke Korea yang kini dicapai BNP2TKI, merupakan keberhasilan prestisius jika dibandingkan pada 2006, yaitu 1.200 TKI. "Jumlah tersebut mengalami kenaikan fantastis sebesar seribu persen," pungkasnya.
Saturday, November 29, 2008
Pentingnya Data Base Angkatan Kerja Indonesia Promosi dan Perlindungan TKI
Jakarta, (HPO). Terkait dengan promosi dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menurut Sukamto J. Hadi, Atase Tenaga Kerja KBRI di Riyadh, diperlukan data base tentang angkatan kerja yang ada di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.
Selama bertugas di Riyadh, Sukamto telah sering melaksanakan "Courtecy Call" dengan para pengusaha penempatan tenaga kerja dan Arab Chamber of Commerce serta Departeman Tenaga Kerja setempat.
"Langkah ini suatu proses Marketting Intelligence untuk mempromosikan potensi TKI di Luar Negeri sekaligus usaha perlindungannya", kata Sukamto, yang ditemui di Jakarta usai mengikuti workshop/lokakarya tentang pelindungan terhadap TKI di Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Organisasi Buruh Dunia (ILO) di Cipanas Bogor baru-baru ini.
Sukamto mengatakan selama ini kita masih sulit mendapatkan data base yang akurat tentang kapasitas dan jumlah angkatan kerja. "Apalagi data mengenai spesifikasi, skill dan kemampuan teknis yang dimiliki oleh calon TKI.", tambah Sukamto.
Di Arab, pengguna jasa TKI membutuhkan keahlian yang lebih spesifik. Misalnya, Tukang Kebun, bagi kita di Indonesia adalah keahlian umum (bisa mengerjakan apa saja yang berkaitan dengan kebun) sedangkan di Arab, mereka membutuhkan yang lebih spesifik. Artinya Tukang Potong Rumput itu berbeda dengan Tukang Siram Bunga.
Jadi database, itu sangat penting untuk promosi dan penempatan TKI sekaligus untuk perlindungan. Sementara pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) belum sepenuhnya menyampaikan data base ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kondisi ini mepersulit kegiatan Marketting Intelligence itu sendiri.
Namun dia sudah berhasil menjaring 3 ribu lebih TKI dengan keahlian menengah keatas, seperti Manajer, Perawat, Pilot, Pramugari, Teknisi dll pada tahun 2007. Tahun ini sambil menunggu data yang jelas untuk akhir tahun sudah ditempatkan lebih dari 4 ribu TKI yang berkualitas. Bahkan, ada seorang Manajer pada Harley Davidson, dengan pendapatan lebih dari US$ 7000/bulan.
Sementara itu dari kalangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), kata Kepala Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, Benyamin diperoleh penjelasan, "Pemerintah sedang mengusahakan agar tenaga-tenaga skill ke luar negeri lebih banyak ketimbang non skill". Dengan demikian lowongan pekerjaan non skill yang sekarang ditempati oleh tenaga-tenaga skill menjadi tersedia bagi yang memang tenaga non skill. "Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keahlian TKI memang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu", tambah Ben. (kam)
Selama bertugas di Riyadh, Sukamto telah sering melaksanakan "Courtecy Call" dengan para pengusaha penempatan tenaga kerja dan Arab Chamber of Commerce serta Departeman Tenaga Kerja setempat.
"Langkah ini suatu proses Marketting Intelligence untuk mempromosikan potensi TKI di Luar Negeri sekaligus usaha perlindungannya", kata Sukamto, yang ditemui di Jakarta usai mengikuti workshop/lokakarya tentang pelindungan terhadap TKI di Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Organisasi Buruh Dunia (ILO) di Cipanas Bogor baru-baru ini.
Sukamto mengatakan selama ini kita masih sulit mendapatkan data base yang akurat tentang kapasitas dan jumlah angkatan kerja. "Apalagi data mengenai spesifikasi, skill dan kemampuan teknis yang dimiliki oleh calon TKI.", tambah Sukamto.
Di Arab, pengguna jasa TKI membutuhkan keahlian yang lebih spesifik. Misalnya, Tukang Kebun, bagi kita di Indonesia adalah keahlian umum (bisa mengerjakan apa saja yang berkaitan dengan kebun) sedangkan di Arab, mereka membutuhkan yang lebih spesifik. Artinya Tukang Potong Rumput itu berbeda dengan Tukang Siram Bunga.
Jadi database, itu sangat penting untuk promosi dan penempatan TKI sekaligus untuk perlindungan. Sementara pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) belum sepenuhnya menyampaikan data base ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kondisi ini mepersulit kegiatan Marketting Intelligence itu sendiri.
Namun dia sudah berhasil menjaring 3 ribu lebih TKI dengan keahlian menengah keatas, seperti Manajer, Perawat, Pilot, Pramugari, Teknisi dll pada tahun 2007. Tahun ini sambil menunggu data yang jelas untuk akhir tahun sudah ditempatkan lebih dari 4 ribu TKI yang berkualitas. Bahkan, ada seorang Manajer pada Harley Davidson, dengan pendapatan lebih dari US$ 7000/bulan.
Sementara itu dari kalangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), kata Kepala Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, Benyamin diperoleh penjelasan, "Pemerintah sedang mengusahakan agar tenaga-tenaga skill ke luar negeri lebih banyak ketimbang non skill". Dengan demikian lowongan pekerjaan non skill yang sekarang ditempati oleh tenaga-tenaga skill menjadi tersedia bagi yang memang tenaga non skill. "Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keahlian TKI memang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu", tambah Ben. (kam)
Subscribe to:
Posts (Atom)
