Untuk mengantisipasi gagalnya penempatan transmigran yang telah dikirim dari daerah asalnya sebaiknya diawali dengan melakukan koordinasi antar daerah pengirim dengan beberapa daerah calon penerima. Demikian diungkapkan oleh, Mirwanto Manuwiyoto, Sekretaris Ditjen. Pembinaan Penyiapan Permukiman Dan Penempatan Transmigrasi (P4) yang ditemui wartawan HPO di Jakarta, Kamis (25/12/08) lalu.
Diakui oleh Mirwanto, seperti yang pernah terjadi, ada transmigran dari Boyolali, Jawa Tengah yang kecewa karena kurangnya persiapan daerah penerima. Misalnya dikirim 100 Kepala Keluarga (KK), ternyata daya tampung hanya untuk 60 KK. Ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar daerah. Hal itu terungkap di seminar menyambut Hari Bakti Transmigrasi ke 58 di Jakarta 3/12/2008 yang lalu. "Mestinya koordinasi itu dilakukan secara terus menerus - cek dan ricek", tegas Mirwanto. Koordinasi ini sangat penting untuk meningkatkan pengiriman transmigran ke daerah tujuan yang jumlah penduduknya masih jarang.
Mirwanto dalam bukunya yang berjudul, "Mengenal dan Memahami Transmigrasi" mengupas tuntas hal-hal terkait dengan transmigrasi. Dalam bukunya ini, menurut Mirwanto, Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) merupakan program yang ideal untuk dikembangkan sesuai dengan semangat Otonomi Daerah saat ini. Dengan sendirinya daerah-daerah juga akan berlomba menggerakkan dan mengembangkan potensinya. Sehingga terjadi harmonisasi antar daerah.(kam)
Showing posts with label Penduduk. Show all posts
Showing posts with label Penduduk. Show all posts
Saturday, December 27, 2008
Agung Laksono: Tingkatkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri
Ketua DPR-RI, Agung Laksono mendukung setiap usaha pers yang mendorong program transmigrasi. Hal itu dikatakannya ketika Pimpinan Harkam Press Online (HPO) berkunjung ke kantor DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta Barat hari Jum'at 26 Desember 2008.
Dengan hadirnya HPO yang sepertinya khusus mengupas masalah ketransmigrasian, Wakil Ketua Umum DPP-Partai Golkar ini berharap agar usaha-usaha seperti ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait.
Saat ini kita memerlukan media yang intens memberikan informasi ketransmigrasian. Dengan media online ini diharapkan informasi program-program ketransmigrasian dapat dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas lagi, hingga ke pelosok pedesaan. "Media online ini, lebih efektif ketimbang media cetak karena penyebarannya cepat, murah dan bisa diakses dimana saja", kata Agung.
Menurut Agung, transmigrasi adalah program penataan kependudukan di Indonesia. Penduduk harus disebar merata guna memanfaatkan potensi alam Indonesia yang kaya ini. Jadi, sebaiknya seiring dengan perkembangan zaman program transmigrasi ini tidak lagi sentralistik seperti di masa lampau.
Menurut Agung lagi, mestinya perpindahan penduduk itu dilakukan dengan spontan melalui Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). "Transmigrasi tidak perlu diatur dari Pusat, Pemerintah Daerah mesti pro-aktif," tukasnya.
Pemerintah Pusat seaiknya menjadi fasilitator yang mendorong terlaksananya program Transmigrasi khususnya TSM ini. Peran Pemerintah Daerah, menurut Agung, sangat penting dan menentukan kesuksesan program transmigrasi ini. "Namun tidak semua daerah perlu memiliki Dinas Ketransmigrasian, hanya daerah tertentu saja, yang berkepentingan dengan perpindahan penduduk", tambah Agung.
INVESTASI
Ditanya mengenai investasi di bidang Transmigrasi, Agung, mengatakan untuk investasi yang besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan agrobisnis memang kewajiban Pemerintah Pusat untuk mencarikan atau mengusahakan agar investasi itu masuk ke daerah. (dik)
Dengan hadirnya HPO yang sepertinya khusus mengupas masalah ketransmigrasian, Wakil Ketua Umum DPP-Partai Golkar ini berharap agar usaha-usaha seperti ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait.
Saat ini kita memerlukan media yang intens memberikan informasi ketransmigrasian. Dengan media online ini diharapkan informasi program-program ketransmigrasian dapat dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas lagi, hingga ke pelosok pedesaan. "Media online ini, lebih efektif ketimbang media cetak karena penyebarannya cepat, murah dan bisa diakses dimana saja", kata Agung.
Menurut Agung, transmigrasi adalah program penataan kependudukan di Indonesia. Penduduk harus disebar merata guna memanfaatkan potensi alam Indonesia yang kaya ini. Jadi, sebaiknya seiring dengan perkembangan zaman program transmigrasi ini tidak lagi sentralistik seperti di masa lampau.
Menurut Agung lagi, mestinya perpindahan penduduk itu dilakukan dengan spontan melalui Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). "Transmigrasi tidak perlu diatur dari Pusat, Pemerintah Daerah mesti pro-aktif," tukasnya.
Pemerintah Pusat seaiknya menjadi fasilitator yang mendorong terlaksananya program Transmigrasi khususnya TSM ini. Peran Pemerintah Daerah, menurut Agung, sangat penting dan menentukan kesuksesan program transmigrasi ini. "Namun tidak semua daerah perlu memiliki Dinas Ketransmigrasian, hanya daerah tertentu saja, yang berkepentingan dengan perpindahan penduduk", tambah Agung.
INVESTASI
Ditanya mengenai investasi di bidang Transmigrasi, Agung, mengatakan untuk investasi yang besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan agrobisnis memang kewajiban Pemerintah Pusat untuk mencarikan atau mengusahakan agar investasi itu masuk ke daerah. (dik)
Subscribe to:
Posts (Atom)
