KTM PERLU DI BANGUN DI SEPANJANG PERBATASAN

JAKARTA, (HPO)
Masalah perbatasan dan pulau-pulau terdepan di Indonesia tetap menjadi perhatian besar pemerintah.Hal itu dikemukakan Staf Ahli Menakertrans Bidang Kependudukan Ir. H. Oon Kurniaputra, MA di Jakarta, Kamis(7/01)
Untuk membangun daerah ini menjadi produktif dan tidak terisolir lagi dikatakannya diperlukan langkah-langkah konkret seperti pembangunan KTM.
Kita sudah memiliki peraturan dan pedoman untuk mengatur KTM (Kota Terpadu Mandiri). Semua instansi terkait dilibatkan.
Dengan pembangunan KTM yang lebih banyak dan menyebar secara nasional masalah kekurangan penduduk didaerah perbatasan dapat teratasi.Sampai sejauh ini sudah ada beberapa yang sudah dibangun seperti di kepulauan Rupat(Riau) dan beberapa daerah lainnya.Namun Yang diperlukan sekarang adalah membangun daerah perbatasan sehingga daerah yang potensial secara ekonomi itu bisa dibangun.
KTM di proyeksikan untuk merevitalisasikan lokasi-lokasi yang masih lamban perkembangannya.Padahal daerah tersebut masih potensial. Untuk itu perlu sosialisasi yang intensif karena KTM merupakan paradigma baru membangun bangsa.
Salah satu program yang penting dalam pembangunan KTM menurut Staf Ahli Menteri itu perlu dibangun mulai dari barat sampai ke timur atau dari Riau sampai ke papua.Sambil menunjuk peta Indonesia ia menjelaskan Pembanguan KTM selama ini masih merupakan keinginan atau dorongan dari daerah-daerah tertentu jadi belum menyatu secara nasional.
SEKTOR RIIL
Dengan adanya kebijaksanan baru pemerintah untuk membangun sektor rill menurut Oon Kurniaputra, transmigrasi merupakan bagian dari sektor rill pembangunan perekonomiaan. Di lokasi transmigrasi banyak Infrasruktur yang harus dibangun yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.Selain itu banyak UKM yang tersebar seperti usaha koperasi dan perbengkelan.
Sebagai bagian yang penting dari program-program transmigrasi para pemuda yang merupakan generasi baru dapat membangun KTM sesuai keahlian bidangnya masing-masing.Misalnya membangun KTM dibidangnya wirausaha, tehnik, komputer, pendidikan. Jadi para pemuda itu sebagai pionir pembanguan negara yang dapat menggerakan potensi sumber daya alamnya yang sekaligus menjadi tumpuan ekonomi bangsa.

Mirwanto: "Tingkatkan Koordinasi Antar Daerah"

Untuk mengantisipasi gagalnya penempatan transmigran yang telah dikirim dari daerah asalnya sebaiknya diawali dengan melakukan koordinasi antar daerah pengirim dengan beberapa daerah calon penerima. Demikian diungkapkan oleh, Mirwanto Manuwiyoto, Sekretaris Ditjen. Pembinaan Penyiapan Permukiman Dan Penempatan Transmigrasi (P4) yang ditemui wartawan HPO di Jakarta, Kamis (25/12/08) lalu.
Diakui oleh Mirwanto, seperti yang pernah terjadi, ada transmigran dari Boyolali, Jawa Tengah yang kecewa karena kurangnya persiapan daerah penerima. Misalnya dikirim 100 Kepala Keluarga (KK), ternyata daya tampung hanya untuk 60 KK. Ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar daerah. Hal itu terungkap di seminar menyambut Hari Bakti Transmigrasi ke 58 di Jakarta 3/12/2008 yang lalu. "Mestinya koordinasi itu dilakukan secara terus menerus - cek dan ricek", tegas Mirwanto. Koordinasi ini sangat penting untuk meningkatkan pengiriman transmigran ke daerah tujuan yang jumlah penduduknya masih jarang.
Mirwanto dalam bukunya yang berjudul, "Mengenal dan Memahami Transmigrasi" mengupas tuntas hal-hal terkait dengan transmigrasi. Dalam bukunya ini, menurut Mirwanto, Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) merupakan program yang ideal untuk dikembangkan sesuai dengan semangat Otonomi Daerah saat ini. Dengan sendirinya daerah-daerah juga akan berlomba menggerakkan dan mengembangkan potensinya. Sehingga terjadi harmonisasi antar daerah.(kam)

Agung Laksono: Tingkatkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri

Ketua DPR-RI, Agung Laksono mendukung setiap usaha pers yang mendorong program transmigrasi. Hal itu dikatakannya ketika Pimpinan Harkam Press Online (HPO) berkunjung ke kantor DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta Barat hari Jum'at 26 Desember 2008.
Dengan hadirnya HPO yang sepertinya khusus mengupas masalah ketransmigrasian, Wakil Ketua Umum DPP-Partai Golkar ini berharap agar usaha-usaha seperti ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait.
Saat ini kita memerlukan media yang intens memberikan informasi ketransmigrasian. Dengan media online ini diharapkan informasi program-program ketransmigrasian dapat dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas lagi, hingga ke pelosok pedesaan. "Media online ini, lebih efektif ketimbang media cetak karena penyebarannya cepat, murah dan bisa diakses dimana saja", kata Agung.
Menurut Agung, transmigrasi adalah program penataan kependudukan di Indonesia. Penduduk harus disebar merata guna memanfaatkan potensi alam Indonesia yang kaya ini. Jadi, sebaiknya seiring dengan perkembangan zaman program transmigrasi ini tidak lagi sentralistik seperti di masa lampau.
Menurut Agung lagi, mestinya perpindahan penduduk itu dilakukan dengan spontan melalui Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). "Transmigrasi tidak perlu diatur dari Pusat, Pemerintah Daerah mesti pro-aktif," tukasnya.

Pemerintah Pusat seaiknya menjadi fasilitator yang mendorong terlaksananya program Transmigrasi khususnya TSM ini. Peran Pemerintah Daerah, menurut Agung, sangat penting dan menentukan kesuksesan program transmigrasi ini. "Namun tidak semua daerah perlu memiliki Dinas Ketransmigrasian, hanya daerah tertentu saja, yang berkepentingan dengan perpindahan penduduk", tambah Agung.

INVESTASI
Ditanya mengenai investasi di bidang Transmigrasi, Agung, mengatakan untuk investasi yang besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan agrobisnis memang kewajiban Pemerintah Pusat untuk mencarikan atau mengusahakan agar investasi itu masuk ke daerah. (dik)

TRANSMIGRASI,PERSATUAN BANGSA DAN EKONOMI KERAKYATAN

Jakarta,23 Desember 2008 (HPO)
Menurut Ir.Zaenal Arifin,MSi salah seorang pengamat kebangsaan memandang perlu adanya suatu strategi yang jitu membangun bangsa melalui transmigrasi.Karena dia telah menyimak problem krisis gobal yang tidak hanya merontokkan tatanan ekonomi dunia tapi juga berpengaruh besar terhadap sikap hidup setiap anggota warganegara.
Berkembangnya konsep pembangunan bangsa,transmigrasi atau migrasi penduduk antar wilayah di satu Negara seperti Indonesia sudah berjalan sejak lahirnya peradaban.Terbentuknya NKRI tidak lepas dari proses perpindahan penduduk yang membangun batas-batas wilayah Negara.Kedaulatan di suatu Negara ditentukan oleh faktor kependudukan.
Transmigrasi sudah jelas merupakan bagian penting dari Ketahanan Nasional.Apalagi dilihat kaitannya dengan pengaruh global dengan segala aspek negatifnya.
Zaenal Arifin yang juga alumni Planologi ITB dan peka terhadap problem kebangsaan dan memandang perlunya anggaran kementerian yang mengurusi manusia perlu ditingkatkan porsinya dalam APBN,meski perlu dicari jalan keluarnya mengatasi anggarannya.
Globalisasi dan krisis keuangan adalah bagian dari kesalahan dunia yang lebih mementingkan materi ketimbang aspek kemanusian.Melalui program transmigrasi unsur pembangunan masyarakat lebih menonjol karena dipengaruhi oleh berbagai faktor baik politis,ekonomi dan sosial.
Hubungan dengan globalisasi dan krisis dunia dibidang ekonomi meletakkan peran penting transmigrasi sebagai salah satu solusi.
Ancaman pengangguran (PHK) yang dialami oleh para pekerja yang bergerak di bidang industri,jasa dan perdagangan yang berskala menengah dan besar merupakan problem nasional yang sangat rumit untuk diatasi.Krisis dunia masih berlangsung terus,dunia semakin gelap.
Salah satu upaya mengatasi krisis daya beli masyarakat perlu dilakukan kebijakan baru dengan mengerakkan dinamika ekonomi pedesaan.Semua tenaga seharusnya bisa digerakkan sebagai salah satu mobilisasi sosial dan ekonomi.
Secara selengkah demi selengkah lalu-lintas perdagangan,uang dan jasa akan mengalir dari desa kedesa,antar kabupaten,kota dan provinsi.Daya beli masyarakat meningkat dan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan yang besar,karena merupakan pasar domestik yang diperhitungkan dunia.(BOY)

NILAI STRATEGIS PROGAM TRANSMIGRASI MEMBANGUN BANGSA

Jakarta, 19 Desember 2008 (HPO)

Program Transmigrasi adalah Strategi nasional memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengusaha swasta yang mitra kerja Depnakertrans menilai,penanganan transmigrasi selama ini telah banyak membuahkan sikap saling pengertian diantara penduduk disegala penjuru Nusantara.Rasa persaudaraan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat lebih dipererat melalui program transmigrasi.

Program transmigrasi memiliki sasaran yang jelas tidak hanya membangun kawasan yang bersifat fisik tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membangunan masyarakat Indonesia di wilayah pedesaan.

“Inilah yang saya pandang sebagai nilai strategis pembangunan transmigrasi,”Tandas John,salah seorang mitra kerja Depnakertrans yang dihubungi kamis (19/12).
Dia tidak sependapat dengan anggapan sementara pihak bahwa tidak perlu transmigrasi berada di satu departemen khusus.Bahkan,ada yang berpendapat transmigrasi sebagai satu istilah perlu di devisikan kembali.Hal ini berarti kita mundur kebelakang(setback).

Tantangan gloablisasi yang ditandai dengan merosotnya kegiatan ekonomi dunia seharusnya menurut John kita lebih proaktif membina dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.Masyarakat perlu pekerjaan dan salah satu alternative adalah mengembangkan ekonomi yang berbasis pada kekuataan sendiri.

Program Transmigrasi memberikan peluang besar bagi kesempatan kerja dan menampung pengangguran para pekerja pabrik.Hampir di seluruh dunia para buruh mengalami nasib yang sama karena kegiatan produksi merosot.

Indonesia sebagai Negara Agraris berpeluang besar menduduki peringkat teratas di dunia sebagai produsen pangan dan energi baik yang berasal dari fosil maupun nabati.Dalam hal ini bias diliat bagaimana program transmigrasi perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan CPO menjadi primadona eksport Indonesia.Tetapi dengan adanya penurunan eksport CPO tidak berarti kita mundur eksport CPO.

Masih banyak jurus lainya kata John karena Indonesia yang berpenduduk lebih dari 230 juta jiwa adalah pasar potensial bagi produk-produk pertanian dan barang-barang hasil industri Made In Indonesia.Penduduk Indonesia makin bertambah di masa mendatang,yang berarti kita harus mampu memperluas areal persawahan, perkebunan & pertambakan. Perluasan areal pertanian melalui program transmigrasi merupakan program mendesak,perlu adanya penataan penduduk karena penyebaran penduduk belum serasi dengan keperluan aktivitas produksi pertanian.
Transmigrasi Berkelanjutan

Berbicara transmigrasi yang berkelanjutan menurut pandangan pengusaha itu perlu dikembangkannya agroindustri didaerah-daerah transmigrasi yang sudah berkembang.Di KAWASAN Transmigrasi yang belum berkembang bisa direvitalisasi melalui KTM (KOTA TERPADU MANDIRI).

Dengan bergulirnya kegiatan ekonomi mandiri yang khas Indonesia(Transmigrasi), dimungkinkannya perluasan kerja yang menampung segala skills atau keahlian di segala bidang.Berarti tidak hanya menampung petani sawah atau nelayan tetapi juga tenaga-tenaga manajerial perkebunan,marketing,ahli perdagangan luar negeri.Menurut John,tidak kalah pentingnya Indonesia memiliki kemampuan menentukan harga komoditas Indonesia di pasaran dunia.Logikanya kita perlu diplomat pertanian yang bisa bernego diforum perdagangan internasional.Jika perlu,Jakarta sebagai pusat penentuan harga komoditas unggalan Indonesia,tidak lagi oleh Kuala Lumpur untuk kelapa sawit atau New York untuk coklat atau London untuk kopi.Selama ini kita hanya didikte oleh Negara lain yang NB bukan Negara yang menghasilkan komoditas yang bersangkutan.(BOY)

PROGRAM PIR UNTUK JARAK PAGAR

Jakarta, 17 Desember 2008 (HPO)

Program Transmigrasi secara akumulatif tidak saja manghasilkan produksi pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan bahkan juga meliputi kegiatan perkebunan yang menghasilkan komoniti yang di proses yang menjadi BBM nabati. Program Transmigrasi yang meliputi kegiatan yang semacam ini mempunyai tugas penting terutama menghadapi masalah Dunia yang mengalami krisis Energi dengan makin berkurannya Dunia menghasilkan BBM yang berasal dari fosil.

Menurut pendapat IR. Suharyanto Samsuri, MM, pandangan Siswono mengenai Transmigrasi secara besar - besaran dapat diterima. Alasannya, untuk menghasilkan bahan bakar nabati yang di proses dari hasil perkebunan mau tidak mau harus dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat), seperti perkebunan Kelapa Sawit, Karet yang kita kenal selama ini.

Suharyanto Samsuri yang juga Direktur penyerasian Lingkungan, Direktorat Jendral Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi memberikan reaksi atas pemikiran Siswono. Dia setuju dengan adanya pengembangan kawasan Transmigrasi yang berskala besar dan terintegrasi dengan Pabrik dan Pelabuhan. Produksi BBM nabati dari biji jarak pagar tidak bisa dihandalkan dari hasil tanaman

Jarak Pagar rakyat. Tidak dapat dipenuhi karena stok tidak terjamin. Jalan keluarnya adalah dengan program PIR jarak pagar. Infestor membangun Perkebunan Inti dan perkebunan Plasma oleh masyarakat. Pola ini menjamin stok dan kelangsungan produksi. Pihaknya juga telah melakukan usaha-usaha pengembangan Energi alternatif dengan mengarahkan masyarakat Transmigrasi dan masyarakat sekitarnya menanam Jarak Pagar. Mesin pengolah sudah dibagi - bagikan kepada masyarakat. Hasilnya hanya cukup kebutuhan setempat yaitu untuk menyalakan obor dan memasak. Secara perhitungan sulit untuk mendapatkan pasokan biji Jarak dari model ini. Program energi alternatif biji Jarak Pagar baru bisa berhasil secara Nasional Jika ada rencana yang kuat membangun PIR dan melibatkan masyarakat dalam program transmigrasi.

Mengenai masalah lingkungan, program Perkebunan Transmigrasi merupakan kegitan reboisasi dan menciptakan usaha penghijauan yang signifikan. Apabila di kaitkan dengan pembangunan skala besar dengan kombinasi penghijauan DAS dan terjaminnya aliran sungai berarti pembanguan berhasil memberikan sumbangan bagi kebutuhan manusia. Aldi

Siswono:Perlu berpikir besar mensukseskan program transmigrasi.

Jakarta, 17 Desember 2008 (HPO)

Siswono Yudho Husodo berpendapat, perlu berpikir besar untuk menganalisa kemampuan potensi daerah alam tropis indonesia sebagai salah satu kekuatan memproduksi bahan pangan untuk dunia. Pendapat itu disampaikan pada seminar Revitalisasi Transmigrasi mendukung pembangunan daerah menyambut hari bhakti Transmigrasi yang ke 58 di jakarta awal desember lalu.

Dunia pada abad ke 21 ini menikmati hidup dengan minum teh, kopi, coklat, dan segala bumbu masak seperti merica, lada, kemiri, cabai, tomat, yang semuanya bisa dihasilkan oleh indonesia. Sebab itu diperlukan program transmigrasi sebagai alat memenuhi kebutuhan pangan seperti beras, kedelai, singkong, sagu,hortikultura.

Kita memerlukan modal yang besar tetapi dengan membangun pertanian yang modren dalam rangka Agroindustri dan Agrobisnis. Kita dapat menghemat devisa, Berdasarkan statistik itu bisa saat ini masih mengimpor susu,daging,kedelai dalam jumlah yang besar.

Kondisi alam yang potensial alam gitu perlu perencanaan kawasan dan perpindahan penduduk guna terciptanya keseimbagan potensi SDA dan SDM. Pemampaatan alam belum optimal. Ada daerah yang berpenduduk jarang tidak mampu menggerakkan ekonomi daerah sementara daerah berpenduduk padat terjadi kriminalatas dan banyak pohon yang ditebang untuk perluasan hunian (Perumahan).

Progam Transmigrasinya di nilainya masih handal untuk kedepan. Siswono mengajak semua pihak agar mendukung program Transmigrasi termasuk kekuatan politik. Dalam zaman Era Demokratisasi sementara sekarang ini, masyarakat perlu memahami bahwa segala kebijakan perlu dimusyawarahkan dahulu mulai dari bawah sampai keatas. Partisipasi masyarakat perlu dikembangkan melalui sistem demokratisasi yang sekarang ini sedang berlangsung. Bila ini di maknai dengan tepat menurut Siswono segala anggaran yang diperlukan untuk program Transmigrasi bisa kena sasarannya, karna adanya transparansi dan dukungan atau partisipasasi masyasrakat.

Potensi alam tropis indonesia hanya bisa dikelola jika kita mampu menggunakan pikirin-pikiran yang tepat, karna adanya potensi alam yang terbentang luas yang di lihat dari geografis ekonomi dan lingkungan indonesia memiliki potensi yang strategis.

Mantan menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Itu menyontoh brazilia yang mampu menggarap potensi alam menjadi produsen dibidang pangan karna mampu menggunakan teknologi dan sistem transportasi sungai.

Potensi alam untuk kepentingan transmigrasi bisa dicontoh pemanfaatan Sungai Amazon di Brazilia. Sepanjang sungai amazon dibangun wilayah-wilayah pengembangan pertanian secara integral. Hasil pertanian di panen dengan mekanisasi sekaligus di proses dipabrik pengolahan ditempat itu juga langsung di kapalkan melalui sungai. Indonesia bisa menyontoh dengan berpikir secara besar dan mampu mengimprementasikannya.

Sebenarnya Indonesia juga mempunyai sejumlah sungai yang besar. Papua punya sungai digul di kabupaten Merauke. Sebab itu menurut Siswono program Transmigrasi untuk produksi pangan bisa pas jika dikaitkan dengan program ekspor komoditas menghasilkan devisa.

Dia menilai program KTM (Kota Terpadu Mandiri) yang diluncurkan Menakertrans Erman Suparno sebagai model pembangunan transmigrasi yang baru. Seperti pembangunan KTM Kepulauan Rupat (RIAU) jika proses hasil pertanian dikelola bisa sepeti model brazilia memang perlu ada pelabuhan ekspor langsung. Jadi kita tidak mengekspor bahan mentah. Mestinya ada pabrik pengolahan yang dekat pelabuhan.

Model KTM perlu dikembangkan terus di daerah perbatasan dan daerah tertinggal karna merupakan program strategis untuk keutuhan NKRI. Siswono berpendapat derah-daerah tersebut masih terbelakang dengan kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan. Bahkan penduduk belm memperoleh jaminan kesehatan dan tingkat pendidikan yang sangat jauh tertinggal dibandingkan daerah-daerah Indonesia lainnya. (Pil)

Transmigrasi perlu sistem pemerataan pambangunan

Jakarta,10 Desember 2008

Jakarta, (HPO)

Pelaksanaan transmigrasi perlu di revitalisasi untuk melahirkan suatu sistem nasional pemerataan pembangunan di indonesia.Peryataan itu disampaikan Soekardjo Hardjo Soedieo,SH kemarin di jakarta. Mantan Ketua Pansus RUU Kementrian Negara pada jaman Presiden Megawati.Menyatakan lebih lanjut tidak ada keraguan untuk menyelenggarakan transmigrasi tidak ada keraguan lagi. Sebab program tersebut merupakan kewajiban untuk memakmurkan bangsa.

Setelah diterbitkan- nya UU No 39/2008 tentang kementrian negara merupakan landasan hukum yang kuat. Sehingga program transmigrasi daapt dikelola secara integralistik sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sebagai suatu sistem pembangunan untuk pemerataan diharapkan daerah-daerah dapat dibangun untuk mengembangkan potensinya masing - masing. Potensi setiap daerah dapat di peta sehingga tercapai keseimbangan penduduk dan potensi sumber daya alam. Sehingga tercipta persamaan persepsi tentang program nasional yang ter integral listik ujar Anggota komisi VI DPRII dari praksi PDIP itu yang juga mantan Ketua umum pengusaha REI pusat dan ketua umum dan mantan ketua umum Jaya.