Angka PHK Tembus 50.000 Orang

Jakarta, HPO (07/01/09)

JUMLAH pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan yang tercatat akan terkena PHK hingga 5 Januari 2009 telah mencapai 50.029 orang. Itu angka terbaru yang dilansir Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), kemarin.

Menakertrans Erman Suparno kepada pers di Jakarta, kemarin, mengatakan itu adalah data terakhir berdasarkan laporan pemantauan perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan PHK.

Dari jumlah tersebut, tercatat pekerja yang terkena PHK meningkat sebanyak 700 orang menjadi 24.452 pekerja, dari angka PHK per 31 Desember sebesar 23.752 pekerja. Adapun rencana PHK yang telah terdaftar tercatat 25.577 pekerja atau tetap jika dibandingkan dengan angka rencana PHK per 31 Desember 2008.

Jumlah pekerja yang terencana dirumahkan dan telah dirumahkan sendiri meningkat dari 29.697 per 31 Desember menjadi 31.094 pekerja per 5 Januari.

"Jumlahnya memang meningkat terus, tapi kita selalu anjurkan agar ini dimediasikan dahulu. Dirundingkan dulu secara bipartit. Jangan terburu-buru," kata Erman.

Erman menambahkan, itu adalah data keseluruhan dari Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, dan Papua. (dik)

TRANSMIGRASI,PERSATUAN BANGSA DAN EKONOMI KERAKYATAN

Jakarta,23 Desember 2008 (HPO)
Menurut Ir.Zaenal Arifin,MSi salah seorang pengamat kebangsaan memandang perlu adanya suatu strategi yang jitu membangun bangsa melalui transmigrasi.Karena dia telah menyimak problem krisis gobal yang tidak hanya merontokkan tatanan ekonomi dunia tapi juga berpengaruh besar terhadap sikap hidup setiap anggota warganegara.
Berkembangnya konsep pembangunan bangsa,transmigrasi atau migrasi penduduk antar wilayah di satu Negara seperti Indonesia sudah berjalan sejak lahirnya peradaban.Terbentuknya NKRI tidak lepas dari proses perpindahan penduduk yang membangun batas-batas wilayah Negara.Kedaulatan di suatu Negara ditentukan oleh faktor kependudukan.
Transmigrasi sudah jelas merupakan bagian penting dari Ketahanan Nasional.Apalagi dilihat kaitannya dengan pengaruh global dengan segala aspek negatifnya.
Zaenal Arifin yang juga alumni Planologi ITB dan peka terhadap problem kebangsaan dan memandang perlunya anggaran kementerian yang mengurusi manusia perlu ditingkatkan porsinya dalam APBN,meski perlu dicari jalan keluarnya mengatasi anggarannya.
Globalisasi dan krisis keuangan adalah bagian dari kesalahan dunia yang lebih mementingkan materi ketimbang aspek kemanusian.Melalui program transmigrasi unsur pembangunan masyarakat lebih menonjol karena dipengaruhi oleh berbagai faktor baik politis,ekonomi dan sosial.
Hubungan dengan globalisasi dan krisis dunia dibidang ekonomi meletakkan peran penting transmigrasi sebagai salah satu solusi.
Ancaman pengangguran (PHK) yang dialami oleh para pekerja yang bergerak di bidang industri,jasa dan perdagangan yang berskala menengah dan besar merupakan problem nasional yang sangat rumit untuk diatasi.Krisis dunia masih berlangsung terus,dunia semakin gelap.
Salah satu upaya mengatasi krisis daya beli masyarakat perlu dilakukan kebijakan baru dengan mengerakkan dinamika ekonomi pedesaan.Semua tenaga seharusnya bisa digerakkan sebagai salah satu mobilisasi sosial dan ekonomi.
Secara selengkah demi selengkah lalu-lintas perdagangan,uang dan jasa akan mengalir dari desa kedesa,antar kabupaten,kota dan provinsi.Daya beli masyarakat meningkat dan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan yang besar,karena merupakan pasar domestik yang diperhitungkan dunia.(BOY)

Pentingnya Data Base Angkatan Kerja Indonesia Promosi dan Perlindungan TKI

Jakarta, (HPO). Terkait dengan promosi dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menurut Sukamto J. Hadi, Atase Tenaga Kerja KBRI di Riyadh, diperlukan data base tentang angkatan kerja yang ada di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.
Selama bertugas di Riyadh, Sukamto telah sering melaksanakan "Courtecy Call" dengan para pengusaha penempatan tenaga kerja dan Arab Chamber of Commerce serta Departeman Tenaga Kerja setempat.
"Langkah ini suatu proses Marketting Intelligence untuk mempromosikan potensi TKI di Luar Negeri sekaligus usaha perlindungannya", kata Sukamto, yang ditemui di Jakarta usai mengikuti workshop/lokakarya tentang pelindungan terhadap TKI di Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Organisasi Buruh Dunia (ILO) di Cipanas Bogor baru-baru ini.
Sukamto mengatakan selama ini kita masih sulit mendapatkan data base yang akurat tentang kapasitas dan jumlah angkatan kerja. "Apalagi data mengenai spesifikasi, skill dan kemampuan teknis yang dimiliki oleh calon TKI.", tambah Sukamto.
Di Arab, pengguna jasa TKI membutuhkan keahlian yang lebih spesifik. Misalnya, Tukang Kebun, bagi kita di Indonesia adalah keahlian umum (bisa mengerjakan apa saja yang berkaitan dengan kebun) sedangkan di Arab, mereka membutuhkan yang lebih spesifik. Artinya Tukang Potong Rumput itu berbeda dengan Tukang Siram Bunga.
Jadi database, itu sangat penting untuk promosi dan penempatan TKI sekaligus untuk perlindungan. Sementara pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) belum sepenuhnya menyampaikan data base ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kondisi ini mepersulit kegiatan Marketting Intelligence itu sendiri.
Namun dia sudah berhasil menjaring 3 ribu lebih TKI dengan keahlian menengah keatas, seperti Manajer, Perawat, Pilot, Pramugari, Teknisi dll pada tahun 2007. Tahun ini sambil menunggu data yang jelas untuk akhir tahun sudah ditempatkan lebih dari 4 ribu TKI yang berkualitas. Bahkan, ada seorang Manajer pada Harley Davidson, dengan pendapatan lebih dari US$ 7000/bulan.
Sementara itu dari kalangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), kata Kepala Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, Benyamin diperoleh penjelasan, "Pemerintah sedang mengusahakan agar tenaga-tenaga skill ke luar negeri lebih banyak ketimbang non skill". Dengan demikian lowongan pekerjaan non skill yang sekarang ditempati oleh tenaga-tenaga skill menjadi tersedia bagi yang memang tenaga non skill. "Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keahlian TKI memang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu", tambah Ben. (kam)

Pertemuan Menakertrans dengan Pengusaha Jepang

Dalam rangka meningkatkan persahabatan Indonesia Jepang melalui kerjasama Program Pemagangan ke Jepang antara Depnakertrans dengan The Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises (IMM-Japan) pengusaha Jepang mengadakan kunjungan ke Indonesia khususnya pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 4 Nopember 2008.

Pengusaha Jepang yang akan berkunjung ke Depnakertrans sebanyak 20 orang yang didampingi oleh 2orang (Direktur dan Manager IMM Japan) dan 1 (satu) orang dari KBRI Tokyo. Pengusaha yang berkunjung adalah partner IMM Japan yang menerima peserta magang (Kenshusei) dari.

Program pemagangan sangat bermanfaat dan menjadi program unggulan dan prioritas pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, penyerapan tenaga kerja, menanggulangi pengangguran, serta peningkatan daya saing SDM yang berimplikasi pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, IMM Japan dan pengusaha Jepang diharapkan membuka peluang akses yang lebih luas lagi untuk meningkatkan jumlah peserta pemagangan dari.

Pemagangan memiliki nilai strategis

Pendidikan ketrerampilan secara langsung dan peningkatan kompetensi (transfer of knowledge and technology) sesuai dengan pasar kerja.
Sertifikat yang diakui secara internasional (international certified) pasca magang pada penempatan dalam negeri dan luar negeri.
Mengurangi beban APBN dalam pembiayaan pendidikan keterampilan dikarenakan semua biaya yang meliputi transportasi,akomodasi, gaji dan hak-hak normatif lainnya sebagai peserta magang ditanggung oleh perusahaan tempat magang.
Percepatan penanggulangan pengangguran secara langsung, formal dan dilindungi dengan (social security).

Kunjungan para pengusaha Jepang ke Indonesia sebagai tanggapan positif IMM Japan atas permintaan Bapak Menteri kepada Presiden Direktur IMM Japan agar memprakarsai pengusaha Jepang untuk berinvestasi ke Indonesia. Dengan demikian, tujuan kunjungan para pengusaha Jepang saat ini untuk menjajaki peluang kerja sama dan investasi.

Depnakertrans akan memfasilitasi dan mendukung sepenuhnya bagi perusahaan Jepang yang ingin berinvestasi di . Depnakertrans akan membantu penyiapan SDM yang kompeten melalui UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat) dan BLK ( Balai Latihan Kerja ) yang disebut Vocational Training yang tersebar di seluruh . Saat ini, Depnakertrans sedang mengadakan Revitalisasi BLK untuk optimalisasi peningkatan fungsi dan peran BLK sebagai pencetak tenaga kerja yang kompeten.

Selain itu, Pengusaha Jepang akan berinvestasi di dapat bekerja sama dengan Depnakertrans dalam melakukan recruitment para Alumni Pemagangan IMM , karena mereka pada umumnya sudah memiliki kompetensi dan ethos kerja, sesuai dengan standar Jepang. Mulai tahun 1993 sampai dengan Oktober 2008 telah diberangkatkan tenaga magang Indonesia ke Jepang sebanyak 28.390 orang.

Dalam rangka pendayagunaan alumni peserta pemagangan IMM Japan, paska pemagangan, telah dilakukan langkah-langkah :

• Pemberdayaan para alumni bekerjasama dengan Kementerian Negara Koperasi dan UKM serta Bank melalui pembekalan para alumni tentang kewirausahaan.
• Bekerjasama dengan alumni dan mendorong pembentukan ikatan alumni baru di daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran alumni IMM Japan menjadi agen terdepan dalam pembangunan ekonomi bangsa melalui alih teknologi.
• Depnakertrans sangat menghargai dan berterima kasih kepada IMM Japan dan para pengusaha Jepang atas terwujudnya pertemuan ini dan sangat diharapkan melalui pertemuan ini dapat menghasilkan sesuatu yang konstruktif dan bermanfaat bagi kita semua untuk ditindaklanjuti.

Sumber: Pusat Humas Depnakertrans