Pentingnya Data Base Angkatan Kerja Indonesia Promosi dan Perlindungan TKI

Jakarta, (HPO). Terkait dengan promosi dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menurut Sukamto J. Hadi, Atase Tenaga Kerja KBRI di Riyadh, diperlukan data base tentang angkatan kerja yang ada di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.
Selama bertugas di Riyadh, Sukamto telah sering melaksanakan "Courtecy Call" dengan para pengusaha penempatan tenaga kerja dan Arab Chamber of Commerce serta Departeman Tenaga Kerja setempat.
"Langkah ini suatu proses Marketting Intelligence untuk mempromosikan potensi TKI di Luar Negeri sekaligus usaha perlindungannya", kata Sukamto, yang ditemui di Jakarta usai mengikuti workshop/lokakarya tentang pelindungan terhadap TKI di Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Organisasi Buruh Dunia (ILO) di Cipanas Bogor baru-baru ini.
Sukamto mengatakan selama ini kita masih sulit mendapatkan data base yang akurat tentang kapasitas dan jumlah angkatan kerja. "Apalagi data mengenai spesifikasi, skill dan kemampuan teknis yang dimiliki oleh calon TKI.", tambah Sukamto.
Di Arab, pengguna jasa TKI membutuhkan keahlian yang lebih spesifik. Misalnya, Tukang Kebun, bagi kita di Indonesia adalah keahlian umum (bisa mengerjakan apa saja yang berkaitan dengan kebun) sedangkan di Arab, mereka membutuhkan yang lebih spesifik. Artinya Tukang Potong Rumput itu berbeda dengan Tukang Siram Bunga.
Jadi database, itu sangat penting untuk promosi dan penempatan TKI sekaligus untuk perlindungan. Sementara pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) belum sepenuhnya menyampaikan data base ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kondisi ini mepersulit kegiatan Marketting Intelligence itu sendiri.
Namun dia sudah berhasil menjaring 3 ribu lebih TKI dengan keahlian menengah keatas, seperti Manajer, Perawat, Pilot, Pramugari, Teknisi dll pada tahun 2007. Tahun ini sambil menunggu data yang jelas untuk akhir tahun sudah ditempatkan lebih dari 4 ribu TKI yang berkualitas. Bahkan, ada seorang Manajer pada Harley Davidson, dengan pendapatan lebih dari US$ 7000/bulan.
Sementara itu dari kalangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), kata Kepala Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, Benyamin diperoleh penjelasan, "Pemerintah sedang mengusahakan agar tenaga-tenaga skill ke luar negeri lebih banyak ketimbang non skill". Dengan demikian lowongan pekerjaan non skill yang sekarang ditempati oleh tenaga-tenaga skill menjadi tersedia bagi yang memang tenaga non skill. "Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keahlian TKI memang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu", tambah Ben. (kam)

Rapat Koordinasi Nasional P2K3 / SATGAS K3

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (DITJEN PPK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) / Satuan Tugas K3 (Satgas K3) dengan tema Rapat Koordinasi P2K3/Satgas K3 Guna Pencapaian Target Revitalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan yang berlangsung dari tanggal 11-13 Nopember 2008.

Rapat koordinasi ini akan dibuka oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dr.Ir.Erman Suparno, MBA, Msi di Ruang Birawa Gedung Bidakara, Jakarta Selatan Selasa(11/11).

Kegiatan ini diikuti oleh 600 orang pengurus dan anggota P2K3/Satgas K3, asosiasi profesi, organiasi K3, pengurus perusahaan jasa K3 serta para cendikiawan perguruan tinggi se-Indonesia.

Maksud diadakannya Rapat Koordinasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan serta penerapan K3, sekaligus membangun komitmen bersama kembali, dalam melaksanakan tugas dan fungsi P2K3/Satgas K3 yang terkoordinasi antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Tingkat Pusat, Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota. Disosialisasikan pula perbaikan bentuk-bentuk analisis dan pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang nantinya akan dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan baru tentang manajemen K3 di masa yang akan datang.

Menakertrans mengatakan rapat koordinasi se-Indonesia yang merupakan dari bagian Revitalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan ini menjadi indikator momentum kegiatan implementasi K3 dalam produksi dan pembudayaan K3 secara nasional bagi masyarakat. Dengan diadakannya Revitalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan diharapkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat menurun.Menurut data pada tahun 2007 terjadi 65.474 kasus, yang meninggal 1.451 orang atau setara dengan 121 orang perbulan atau 3 orang perhari,sedangkan pada tahun 2008 telah terjadi 36.986 kasus yang meninggal 5.788 orang. Hal ini menunjukkan terjadi kecenderungan penurunan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Berdasarkan laporan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan tahun 2007, dilaporkan berbagai permasalahan, baik yang berhubungan dengan K3, Jamsostek, pekerja perempuan dan anak, penggunaan tenaga kerja asing serta hal hal yang bersifat normatif lainnya sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, tingkat pelanggarannya masih cukup tinggi, oleh karena itu pada tahun 2007 lalu dicanangkan tahun Revitalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan dengan 6 sasaran pokok yaitu :

1. Menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja minimal 50 %.

2. Peningkatan kepesertaan Jamsostek minimal 2 juta orang.

3. Berkurangnya anak yang terpaksa bekerja minimal 10.000 orang.

4. Menurunkan pelanggaran ketenagakerjaan minimal 20 %.

5. Peningkatan efektivitas pengawasan di 122 kabupaten/kota.

6. Peningkatan peran serta masyarakat.

Kegiatan Rakor P2K3/Satgas K3 ini diselenggarakan dalam rangka pra jambore Nasional atau Apel Siaga P2K3/Satgas K3 yang akan digelar tahun depan di Halaman Monumen Nasional/Monas dan akan diikuti lebih kurang 5.000 orang beserta dar komunitas K3,baik dari kalangan internal perusahaan,Perguruan Tinggi,Lembaga K3 serta Pemerhati dan Pemeduli K3 di dalam negeri maupun dari negara-negara sahabat.

Pusat Humas Depnakertrans.

Pertemuan Menakertrans dengan Pengusaha Jepang

Dalam rangka meningkatkan persahabatan Indonesia Jepang melalui kerjasama Program Pemagangan ke Jepang antara Depnakertrans dengan The Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises (IMM-Japan) pengusaha Jepang mengadakan kunjungan ke Indonesia khususnya pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 4 Nopember 2008.

Pengusaha Jepang yang akan berkunjung ke Depnakertrans sebanyak 20 orang yang didampingi oleh 2orang (Direktur dan Manager IMM Japan) dan 1 (satu) orang dari KBRI Tokyo. Pengusaha yang berkunjung adalah partner IMM Japan yang menerima peserta magang (Kenshusei) dari.

Program pemagangan sangat bermanfaat dan menjadi program unggulan dan prioritas pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, penyerapan tenaga kerja, menanggulangi pengangguran, serta peningkatan daya saing SDM yang berimplikasi pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, IMM Japan dan pengusaha Jepang diharapkan membuka peluang akses yang lebih luas lagi untuk meningkatkan jumlah peserta pemagangan dari.

Pemagangan memiliki nilai strategis

Pendidikan ketrerampilan secara langsung dan peningkatan kompetensi (transfer of knowledge and technology) sesuai dengan pasar kerja.
Sertifikat yang diakui secara internasional (international certified) pasca magang pada penempatan dalam negeri dan luar negeri.
Mengurangi beban APBN dalam pembiayaan pendidikan keterampilan dikarenakan semua biaya yang meliputi transportasi,akomodasi, gaji dan hak-hak normatif lainnya sebagai peserta magang ditanggung oleh perusahaan tempat magang.
Percepatan penanggulangan pengangguran secara langsung, formal dan dilindungi dengan (social security).

Kunjungan para pengusaha Jepang ke Indonesia sebagai tanggapan positif IMM Japan atas permintaan Bapak Menteri kepada Presiden Direktur IMM Japan agar memprakarsai pengusaha Jepang untuk berinvestasi ke Indonesia. Dengan demikian, tujuan kunjungan para pengusaha Jepang saat ini untuk menjajaki peluang kerja sama dan investasi.

Depnakertrans akan memfasilitasi dan mendukung sepenuhnya bagi perusahaan Jepang yang ingin berinvestasi di . Depnakertrans akan membantu penyiapan SDM yang kompeten melalui UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat) dan BLK ( Balai Latihan Kerja ) yang disebut Vocational Training yang tersebar di seluruh . Saat ini, Depnakertrans sedang mengadakan Revitalisasi BLK untuk optimalisasi peningkatan fungsi dan peran BLK sebagai pencetak tenaga kerja yang kompeten.

Selain itu, Pengusaha Jepang akan berinvestasi di dapat bekerja sama dengan Depnakertrans dalam melakukan recruitment para Alumni Pemagangan IMM , karena mereka pada umumnya sudah memiliki kompetensi dan ethos kerja, sesuai dengan standar Jepang. Mulai tahun 1993 sampai dengan Oktober 2008 telah diberangkatkan tenaga magang Indonesia ke Jepang sebanyak 28.390 orang.

Dalam rangka pendayagunaan alumni peserta pemagangan IMM Japan, paska pemagangan, telah dilakukan langkah-langkah :

• Pemberdayaan para alumni bekerjasama dengan Kementerian Negara Koperasi dan UKM serta Bank melalui pembekalan para alumni tentang kewirausahaan.
• Bekerjasama dengan alumni dan mendorong pembentukan ikatan alumni baru di daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran alumni IMM Japan menjadi agen terdepan dalam pembangunan ekonomi bangsa melalui alih teknologi.
• Depnakertrans sangat menghargai dan berterima kasih kepada IMM Japan dan para pengusaha Jepang atas terwujudnya pertemuan ini dan sangat diharapkan melalui pertemuan ini dapat menghasilkan sesuatu yang konstruktif dan bermanfaat bagi kita semua untuk ditindaklanjuti.

Sumber: Pusat Humas Depnakertrans

Berita Perdana, Harkam Press

Tinggal di Jakarta sebagai wartawan lepas di beberapa media cetak. Pernah bekerja di Harian Berita Yudha. Dan pernah menjadi Sekretaris KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia). Sejak SMP sudah aktif di dunia pers.