Berita Duka: Selamat Jalan Bung Harkam

Inna lillaahi wa inna ilaihi roo ji'uun
Dengan ini kami sampaikan kepada pembaca bahwa Pak Harkam Effendi hari ini telah meninggalkan dunia yang fana ini. Beliau menghadap ilahi masih dalam menjalankan tugas jurnalistiknya demi mempertahankan kehidupan dan rumah tangganya dengan 1 isteri dan 4 orang anak yang masih kecil.

Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang telah dibuat oleh almarhum selama beliau melaksanakan tugas jurnalistiknya. Baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Jenazah malam ini disemayamkan di rumah duka:
Jl. Depnaker Gg. Gotong Royong No. 8
Kel. Makasar Jakarta Timur.
Telp. 0818 0641 7068

JK Sambangi SBY ke Cikeas

Jakarta - HPO (Februari 2009)
Wapres Jusuf Kalla akan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman SBY di Cikeas, Bogor. Namun JK meminta pertemuannya dengan SBY tidak terlalu dibesar-besarkan.

JK pun enggan mengomentari soal pencapresan Golkar dan perpisahan duet SBY-JK. "Karena pertemuan belum jadi saya belum bisa kasih keterangan," pungkas JK.
Pertemuan SBY dan JK malam ini mendapat perhatian publik, karena malam inilah SBY dan JK bertemu untuk pertama kalinya setelah Golkar mencalonkan JK sebagai capres pada pemilu 2009."Tentu wajar Presiden dan Wapres bertemu, karena minggu lalu banyak masalah-masalah waktu," ujar ujar Wapres Jusuf Kalla usai pertemuan dengan Ahtisaari di rumah dinas JK, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (22/2/2009).

AGUNG LAKSONO:SUDAH TERSIRAT SIAPA CAPRES

Jakarta, HPO (22 Februari 2009)
Secara tersirat dapat diterka siapa-siapa dari elite Golkar yang akan muncul sebagai Capres mendatang. Indikatornya adalah sejumlah pernyataan para elite politik daerah Partai Golkar yang berkembang di Rapimnas Golkar yang barusan berlangsung.
Beberapa nama yang mungkin masuk nominasi antara lain M.Yusuf Kalla, Surya Paloh, Abu Rizal Bakrie, Sri Sultan HB X dan beberapa nama tokoh politik lainnya dari pusat maupun dari daerah.
Dinamika politik internal Partai Golkar merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis. dari suatu partai politik yang modern dapat dilihat salah satunya adalah menjaring calon Capresnya dari kenginnan daerah partai politik Golkar.
Wakil KetUa Umum Partai Golkar Agung Laksono menyatakannya dalam wawancara khusus Ju’mat malam(20/2) di kediamannya.
Tokoh politik Golkar ini menjelaskan partainya tetap solid di tengah-tengah manuver para elite politik menjelang Pilpres mendatang.
Konsentrasi sekarang adalah menghadapi pemilihan anggota legilatif pada 9 April nanti. Rapimnas Golkar baru-baru ini memutuskan Capres dari Golkar akan ditentukan oleh Rapimnas Khusus setelah penjaringan Capres di usung dari masing-masing daerah. Lantas dibawa ke lembaga survey yang idenpenden. Capres dari Golkar benar-benar hasil dari perhitungan demokratis dari internal partai Golkar sendiri.

KEINGINAN DAERAH.

Menurut Agung Capres dari Golkar benar-benar datang dari keinginan daerah. Bukan keputusan dari DPP Partai Golkar. Rapimnas khusus akan bersidang usai Pemilihan Anggota Legislatif yang akan memilih Capres dari Partai Golkar.
Manufer politik yang berlangsung saat ini merupakan dinamika politik karena setiap elite politik akan berusaha untuk menciptakan opini sebaik mungkin tentang kapasitasnya kalau rakyat memilihnya sebagai Presiden RI mendatang(2009/2014).
Meski nama-nama yang tersirat bakal Capres di Rapimnas itu adalah tokoh nasional bukan nama-nama baru dari daerah menurut Agung Laksono tokoh-tokoh itu adalah orang yang tadinya juga berasal dari daerah. "Kalau toh daerah memilih salah satunya sebagai Capres itu adalah keinginan dari daerah.", jelas Agung. (ri).

AKAR RUMPUT TIDAK TEPAT MENGGAMBAR RAKYAT

Saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapi situasi serba sulit dan penuh tantangan sebab itu dengan melaksanakan politik kemakmuran berarti kita memberdayakan wong cilik yang merupakan populasi besar penduduk Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan.
"Bagi saya istilah akar rumput dari terjemahan grassroot adalah tidak tepat untuk menggambarkan makna wong cilik yang merupakan istilah yang benar sesuai dengan bahasa ibu saya".Akar rumput adalah bagian bawah dari rumput yang menunjang pertumbuhan rumput yang bisa diinjak-injak manusia berarti istilah itu melecehkan rakyat,ungkap Soekardjo Hardjosoewirjo,SH dalam percakapan telepon hari minggu(8/2).
Perjuangan untuk memakmurkan rakyat adalah tugas kita bersama dan akan berhasil jika seluruh kekuatan wong cilik dapat memberikan partisipasinya dalam pembangunan politik melalui pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2009 ini.
Menurut Soekardjo yang sekarang anggota DPR dari fraksi PDIP kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang ini pada umumnya masih belum makmur.Kita harus berjuang dan bergerak melalui politik yang dapat menerebos segala kendala yang mempersempit akses mereka untuk mendapatkan kemajuan dalam bidang usahanya dan kesempatan kerja serta memperoleh pendidikan bagi anak cucunya.
Sebagai caleg DPR daerah pemilihan jakarta barat,jakarta utara,dan kepulauan seribu Soekardjo telah mempersiapkan sejumlah program perjuangan PDIP yang akan ditawarkan dalam pemilu legislatif.Program tersebut antara lain, bagaimana rakyat lepas dari segala kesengsaraan mereka selama ini."Masyarakat cerdas menimbang dan menilai segala apa yang dirasakannya",tandasnya.
Sebab itu partainya telah mengkaji sedalam-dalamnya segala masalah yang dihadapi rakyat dan berikut solusi untuk mencapai target untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan.
Masyarakat kita yang sebagian petani gurem dan memilki tanah kurang dari 0,436 ha(2008) dibanding dengAn tahun 1993 seluas 0,529 ha berarti kepemilikan tanah petani gurem semakin berkurang selama 15 tahun.Sedangkan dalam kurun waktu yang sama jumlah petani gurem dari 10,8 juta menjadi 15,6 juta.
Dari kenyataan itu,perlu dicegah hambatan-hambatan seperti membuka akses dari sentra produksi pertanian ke pasar.Perlu dilakukan kebijakan baru untuk mendapatkan pupuk murah,bibit berkualitas,pembangunan irigasi secara besar-besaran,dan segala keperluan petani termasuk kemudahan memperoleh kredit tani dan mengatur harga gabah yang dapat menguntungkan para petani.Inilah salah satu contoh masih banyak lagi contoh-contoh seperti perburuhan ,pendidikan,kesehatan.Semuanya memerlukan kerja keras dari semua elemen masyarakat Indonesia(GET).

Presiden diminta Selesaikan Konflik BNP2TKI dengan Depnakertrans

Jakarta - (HPO)
DPR RI melalui komisi IX menyerahkan penyelesaikan konflik antara
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dengan Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
terkait kewenangan menempatkan TKI kepada pihak Presiden.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR-RI Ribka Tjiptaning usai
Rapat Kerja
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) dengan gedung
DPR, di Senayan,
Jakarta, Senin (2/2/2009).

"Kami dari DPR memutuskan untuk menyerahkan kepada eksekutif untuk menyelesaikan
sendiri masalah ini," ucapnya.

Dikatakannya, masalah dua lembaga pemerintah yang tidak harmonis ini
justru akan merugikan pemerintah sendiri, terutama pelaksanaan
penempatan, pengiriman, perlindungan TKI di luar negeri. Bahkan ia
mencontohkan kasus serupa pernah terjadi antara Departemen Kesehatan
dengan PT Asuransi Kesehatan (Askes).

Sementara itu, Menakertrans Erman Suparno membantah mengenai konflik
antara pihaknya dengan BNP2TKI. Namun yang terjadinya hanyalah
perbedaan persepsi dalam memahami UU Ketenagakerjaan (UU No 39 tahun
2004).

Untuk itu, lanjut Erman, rencananya kedua pihak akan mengadakan
pertemuan yang difasilitasi oleh Sekretariat Negara, yang dihadiri
olehnya Departemen Luar Negeri
dan Departemen Dalam Negeri.

"Saya menegaskan, tidak ada konflik, hanya ada perbedaan interpretasi
terhadap UU No
39 tahun 2004," kilahnya

Seperti diketahui Depnakertrans melalui Permenakertrans No.
22/XII/2008 melakukan
aturan revisi mengenai penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang pada awalnya
ditangani oleh BNP2TKI, kemudian ditangani oleh Depnakertrans kembali.

KTM dan Pengembangan Usaha

Jakarta, (HPO)
Ir. Prasetio Sayogyo MEM, Direktur Pengembangan Usaha, Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), Depnakertrans mengatakan Kota Terpadu Mandiri akan berpotensi sebagai kekuatan ekonomi real yang berbasis pada Ekonomi Kerakyatan. Sebab di KTM itu ada pertanian dan perkebunan yang menghasilkan komoditas yang harus dikelola lebih lanjut. Misalnya dari padi menjadi tepung beras. Atau minyak sawit menjadi sabun.
Dengan begitu akan timbul berbagai macam usaha, jasa dan profesi. Mulai dari Home Industri, Jasa Transportasi dan Distribusi.
Oleh sebab itu Organisasi Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan KTM memiliki posisi sentral. Dan akan lebih kuat lagi bila di organisir oleh kekuatan organisasi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Baik organisasi Petani, Usahawan atau organisasi Profesi setempat. "Ini merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang nya", tambah Prasetio. [kam]

Organisasi Petani dan Investor Swasta Diminta Bersiap untuk Kelola KTM

Dari pertemuan dengan 4 (empat) Bupati yang wilayahnya telah dibangun KTM, timbul wacana pada tahun 2009 ini akan dikelola oleh suatu Organisasi Pelaksana. Organisasi itulah yang akan membina, mengelola dan mengembangkan KTM tersebut. Untuk sementara dapat berasal dari birokrasi setempat. Bagaimana bentuk Organisasi Pelaksana tersebut, akan diserahkan kepada Bupati bersangkutan. Mengenai bentuk dan nama organisasi belum dibicarakan.

"Pada akhirnya KTM itu akan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Yaitu masyarakat tani dan masyarakat usaha setempat",demikian dikatakan oleh Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan,Ditjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi,Depnakertrans Ir.Prasetyoadi Warsono.

"Untuk itu masyarakat melalui Organisasi yang mereka miliki, bekerja sama dengan investor setempat diminta mempersiapkan diri untuk mengelola KTM.", tambah Prasetyo. [kam]

Oon Kurniaputra: "Tak Ada Salahnya KTM Dibangun oleh suatu Otorita"

Berbicara mengenai Kota Terpadu Mandiri (KTM) Staf Ahli Menakertrans Bidang Kependudukan, Ir. H. Oon Kurniaputra, MA berpendapat tidak ada salahnya KTM itu dibangun oleh suatu Otorita dengan pertimbangan efisiensi, efektifitas dan Sumber Daya Manusia. "Kalau ada rencana membangun KTM dengan skala yang besar. Apa yang sudah berjalan saat ini harus dikembangkan dengan berbagai variasi atau model.", jelas Oon.

Hal penting yang perlu dipikirkan dalam membangun KTM adalah ketersedian Sumber Air Bersih, Sumber Energi, Akses Jalan/Transportasi dan Komunikasi. Bagaimanapun juga harus ada keinginan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat serta investasi yang memadai. [kam]

Soekardjo, akan Perjuangkan Penghapusan Sistem Pekerja Kontrak

Jakarta, (HPO)

Soekardjo Hardjo Soewirdjo, SH Caleg PDI-P daerah pemilihan (dapil) Jakarta Utara,Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat menyatakan PDI-P selain memperjuangkan Sembako Murah bagi Rakyat juga akan memperjuangkan penghapusan sistem pekerja kontrak di Indonesia, karena dipandang tidak manusiawi. "Setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum untuk bekerja dan jaminan hidup yang layak bagi dirinya maupun keluarganya.

"Selama ini pekerja kontrak tidak mendapat kepastian bagaimana mereka menata karirnya. Sebab itu sstem Kerja Kontrak harus dihapus. Dengan dihapusnya sistem kerja kontrak diharapkan perputaran ekonomi akan membaik dan meningkat karena adanya daya beli masyarakat.", demikian kata Sowirdjo ketika ditemui HPO di ruang kerjanya.

"Pekerja tetap lebih terjamin dan akan memberikan multiplier effects yang luas, prospek yang bagus bagi perusahaan jasa asuransi dan perumahan".
Jadi sudah selayaknyalah setiap perusahaan tidak lagi menggunakan sistem kontrak bagi pekerjanya, tambah anggota Komisi VI DPR-RI itu lagi.

Lebih mengherankan lagi masih ada pekerja di perusahaan "outsorcing" yang berstatus Pekerja Kontrak, padahal seharusnya di perusahaan outsourcing itu dia sudah menjadi Pekerja Tetap. "Nah, kalau begini kan dua kali kontrak namanya?", tanya Soekardjo, yang juga mantan Ketua Umum KADIN Jaya ini.

Sembako Murah PDI-P

Menyinggung, kampanye Sembako Murah dari Ketua Umum PDI-P, Megawati, Soekardjo menegaskan, tentu Partai akan memperjuangkan juga adanya lahan bagi petani, ketersediaan pupuk dan bibit unggul. Disamping itu masalah irigasi/pengairan dan jalan untuk distribusi hasil pertanian juga urusan yang sangat penting untuk diperjuangkan guna menopang Program Sembako Murah bagi Rakyat itu.

Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Berbicara tentang Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) dari Departemen Tenaga Keja dan Transmigrasi, menurut Soekardjo, selain masyarakat mendapatkan kepastian lahan di lokasi transmigrasi baik yang lama maupun yang baru yang terpenting adalah bagaimana roda perekonomian dikelola dengan sistem koperasi. Sehingga petani bisa melakukan usaha bersama tanpa gangguan dari tengkulak atau lintah darat. [kam]

MARUNDA YANG DILANDA OMBAK BESAR DIKUNJUNGI CALEG PDIP

JAKARTA,21 JANUARI 2009(HPO)

Perkampungan nelayan Marunda di pantai utara Jakarta yang dilanda ombak baru-baru ini menyapu 77 rumah nelayan.Perkampungan pantai itu dikunjungi oleh caleg PDIP daerah pemilihan jakarta utara.Kujungan tersebut berlangsung selasa petang (20/01) sebagai rasa empati terhadap penderitaan rakyat akibat bencana alam.

Menurut caleg PDIP daerah pemilihan Jakarta Utara, Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat Soekardjo Hardjosoewirdjo, SH, Perkampungan wilayah marunda perlu di rehabilitasi secara menyeluruh karena pantai yang diterjang ombak sepanjang 2,5km harus di beri tanggul untuk menahan ombak besar.

Tercatat 860 jiwa di perkampungan nelayan itu menurut Soekardjo perlu mendapat perhatian kita bersama karena,disamping mereka harus mencari nafkah sebagai nelayan di tengah iklim yang tidak menentu juga diperlukan solusi terbaik untuk menata kembali kehidupan ekonominya.

Mengenai nasib penduduk yang tinggal di sekitar tempat penyimpanan BBM seperti di Plumpang memang harus di cari jalan terbaik.Sudah sewajarnya tempat-tempat seperti itu perlu jauh dari habitat penduduk Atau penduduk di sekitarnya di pindahkan dengan membangun perumahan yang dekat dengan mata pencaharian mereka.Seperti diketahui sebuah tangki penyimpanan premium terbakar hari Minggu malam(19/1)yang lalu.

Lebih lanjut di jelaskannya,jakarta yang berpenduduk padat dan sebagai Ibu Kota Negara mesti ditata dengan baik harus bebas banjir,jangan sering terjdi kebakaran dan bebas dari kemacetan lalu lintas.Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan perumahan yang sehat dan layak huni
bagi kelompok masyarakat menengah kebawah. "Kelompok masalah iniliah yang harus di tingkatkan mutu kehidupannya baik perumahan dan sanitasi",ujar anggota komisi 6 DPR-RI itu yang juga Mantan Ketua Umum REI(Persatuaan Pengusaha Real Estate Indonesia).

Masalah yang masih krusial yang sering dialami masyarakat jakarta dan Indonesia pada umumnya adalah masalah distribusi bahan keperluan pokok termasuk energi.Padahal Indonesia cukup mempunyai kemampuan untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi rakyatnya .Tetapi sering terganjal oleh para spekulan.Kita saksikan saja beberapa bulan ini menghilangnya gas elpiji dan turunya harga BBM masyarakat ditantang dengan hilangnya BBM jenis premium.Tentu situasi buruk ini harus diatasi dengan perjuangan politik dengan pendekatan yang bijak.(GET)

KTM PERLU DI BANGUN DI SEPANJANG PERBATASAN

JAKARTA, (HPO)
Masalah perbatasan dan pulau-pulau terdepan di Indonesia tetap menjadi perhatian besar pemerintah.Hal itu dikemukakan Staf Ahli Menakertrans Bidang Kependudukan Ir. H. Oon Kurniaputra, MA di Jakarta, Kamis(7/01)
Untuk membangun daerah ini menjadi produktif dan tidak terisolir lagi dikatakannya diperlukan langkah-langkah konkret seperti pembangunan KTM.
Kita sudah memiliki peraturan dan pedoman untuk mengatur KTM (Kota Terpadu Mandiri). Semua instansi terkait dilibatkan.
Dengan pembangunan KTM yang lebih banyak dan menyebar secara nasional masalah kekurangan penduduk didaerah perbatasan dapat teratasi.Sampai sejauh ini sudah ada beberapa yang sudah dibangun seperti di kepulauan Rupat(Riau) dan beberapa daerah lainnya.Namun Yang diperlukan sekarang adalah membangun daerah perbatasan sehingga daerah yang potensial secara ekonomi itu bisa dibangun.
KTM di proyeksikan untuk merevitalisasikan lokasi-lokasi yang masih lamban perkembangannya.Padahal daerah tersebut masih potensial. Untuk itu perlu sosialisasi yang intensif karena KTM merupakan paradigma baru membangun bangsa.
Salah satu program yang penting dalam pembangunan KTM menurut Staf Ahli Menteri itu perlu dibangun mulai dari barat sampai ke timur atau dari Riau sampai ke papua.Sambil menunjuk peta Indonesia ia menjelaskan Pembanguan KTM selama ini masih merupakan keinginan atau dorongan dari daerah-daerah tertentu jadi belum menyatu secara nasional.
SEKTOR RIIL
Dengan adanya kebijaksanan baru pemerintah untuk membangun sektor rill menurut Oon Kurniaputra, transmigrasi merupakan bagian dari sektor rill pembangunan perekonomiaan. Di lokasi transmigrasi banyak Infrasruktur yang harus dibangun yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.Selain itu banyak UKM yang tersebar seperti usaha koperasi dan perbengkelan.
Sebagai bagian yang penting dari program-program transmigrasi para pemuda yang merupakan generasi baru dapat membangun KTM sesuai keahlian bidangnya masing-masing.Misalnya membangun KTM dibidangnya wirausaha, tehnik, komputer, pendidikan. Jadi para pemuda itu sebagai pionir pembanguan negara yang dapat menggerakan potensi sumber daya alamnya yang sekaligus menjadi tumpuan ekonomi bangsa.

WASPADAI ISU TANAMAN SAWIT "RAKUS AIR"

JAKARTA,8 JANUARI 2009(HPO)

Adanya isu tanaman kelapa sawit "rakus air" menurut Direktur Promosi,Investsi dan Kemitraan,DitjenP4T(Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi),Depnakertrans Ir.Sugiarto Sumas,MT merupakan bagian dari pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia menjadi produsen minyak nabati terbesar di dunia.Isu tersebut jelas Sugiarto Sumas sengaja dilontarkan pada saat ekspor hasil perkebunan termasuk kelapa sawit anjlok akibat krisis global.
Memberikan penjelasan pekan lalu,Sugiarto Sumas mengatakan isu tersebut harus diwaspadai.Meski pada tahun 2009 kini ekspor hasil perkebunan kita merosot bukan berarti kita harus memusnahkan perkebunan kelapa sawit gara-gara tanaman kelapa sawit dinilai banyak menguras sumber air disekitarnya.Misalnya,tanaman kelapa sawit yang berdekatan dengan rawa-rawa akan menyedot seluruh air rawa.Akibatnya ekosistem terganggu."Kita tidak bisa menerima alasan ini",tuturnya.
Selain isu lingkungan juga dilontarkan adanya keluhan para buruh perkebunan kelapa sawit yang merasakan nasibnya tidak terangkat dan banyak hari kerja yang tak terpakai.Bekerja dikebun kelapa sawit hanya membutuhkan beberapa hari dalam seminggu dan sisa hari lainya mubazir,padahal mereka adalah angkatan kerja yang produktif.
Tentu kita tidak segampang itu melihat persoalannya karena pada saat booming para petani kelapa sawit dapat minimal mengantongi 4 juta per bulan hanya dengan modal 2 hektar lahan.Krisis ekonomi global ini menurut Sugiarto tidak serta merta kita harus mempercayai segala keluhan-keluhan ekonomi dan pertimbangan-pertimbangan ekologis.Tanaman kelapa sawit hanya bisa tumbuh disekitar khatulistiwa yaitu Indonesia,Malaysia di Asia sampai di Madagaskar di Afrika.Sedangkan di Thailand sawit tidak tumbuh,padahal negeri ini dekat dengan Malaysia.
Sudah pasti kebutuhan dunia akan biofuel akan bertambah meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dunia yang membutuhkan minyak dari kelapa sawit.Kebutuhan CPO selain untuk memenuhi kebutuhan pabrik pembuatan bahan kosmetik,mentega,minyak goreng,sabun juga sebagai bahan bakar minyak hayati.
Dengan teknologi di bidang pertaniaan segala kendala yang dihadapi oleh perkebunan dan faktor-faktor lingkungan tentu bisa diatasi.Jika air yang dijadikan sumber masalah tentu hal ini tidak logis karena setiap tanaman membutuhkan air tidak kecuali pohon kurma yang tumbuh dipadang pasir.Bahkan bisa dinilai penanaman pohon kelapa sawit juga merupakan suatu usaha melakukan reboisasi.(GET)

Depnakertrans belum Terima Penangguhan UMP

Dugaan banyaknya perusahaan mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi (UMP) 2009 akibat krisis ternyata belum terbukti. Pihak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) hingga kini belum menerima surat permintaan penangguhan pelaksanaan UMP 2009.

"Pengaduan usulnya langsung ke gubernur atau kabupaten kota. Laporannya tidak masuk ke kita (pusat)," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno di Jakarta, Rabu (7/1).

Menurut Erman Suparno, secara undang-undang penangguhan kenaikan UMP masih dimungkinkan. Tetapi sejauh mana penangguhannya, lanjut dia, sebaiknya dirundingkan terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja.

"Sebaiknya dirundingkan dulu secara bipartit. Payung hukumnya SKB 4 Menteri," anjur Erman.

Meski demikian, pihaknya berencana melakukan pengecekan ke setiap provinsi dan kabupaten terhadap kemungkinan pengajuan penangguhan UMP 2009.

"Tapi ini bisa jadi masukan. Tolong ditanyakan laporannya, tentunya melalui masing-masing dinas. Sampai sekarang belum ada samasekali di kita," kata Erman.

Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsostek Depnakertrans Myra M. Hanartani mengatakan dari 33 provinsi di Indonesia, baru 27 provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum dengan keputusan Gubernur. Enam provinsi sisanya, lanjut dia, sudah mengusulkan kepada gubernur namun belum ditetapkan berdasarkan surat keputusan.

"Provinsi-provinsi tersebut adalah Bengkulu, Lampung, NTB, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Papua," ungkap dia.

Berdasarkan data per tanggal 31 Desember 2008 kenaikan UMP tertinggi sebesar 22,21% terjadi di Sulawesi Selatan, sedangkan kenaikan upah minimum terendah sebesar 4,55% yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung.

Nilai UMP tertinggi di provinsi NAD yaitu Rp 1,2 juta dan UMP terendah provinsi Jawa Timur Rp 570.000. Sementara pencapaian UMP/KHL (kebutuhan hidup layak) tertinggi terdapat di Sumatra Utara sebesar 105,83% dan pencapaian UMP/KHL terendah adalah provinsi Maluku sebesar 60,52%.

Angka PHK Tembus 50.000 Orang

Jakarta, HPO (07/01/09)

JUMLAH pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan yang tercatat akan terkena PHK hingga 5 Januari 2009 telah mencapai 50.029 orang. Itu angka terbaru yang dilansir Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), kemarin.

Menakertrans Erman Suparno kepada pers di Jakarta, kemarin, mengatakan itu adalah data terakhir berdasarkan laporan pemantauan perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan PHK.

Dari jumlah tersebut, tercatat pekerja yang terkena PHK meningkat sebanyak 700 orang menjadi 24.452 pekerja, dari angka PHK per 31 Desember sebesar 23.752 pekerja. Adapun rencana PHK yang telah terdaftar tercatat 25.577 pekerja atau tetap jika dibandingkan dengan angka rencana PHK per 31 Desember 2008.

Jumlah pekerja yang terencana dirumahkan dan telah dirumahkan sendiri meningkat dari 29.697 per 31 Desember menjadi 31.094 pekerja per 5 Januari.

"Jumlahnya memang meningkat terus, tapi kita selalu anjurkan agar ini dimediasikan dahulu. Dirundingkan dulu secara bipartit. Jangan terburu-buru," kata Erman.

Erman menambahkan, itu adalah data keseluruhan dari Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, dan Papua. (dik)