KEMBANGKAN DAERAH DENGAN EKONOMI BERBASIS KOMPETENSI ALAM

JAKARTA,31 DESEMBER 2008

Sejumlah kabupaten di Indonesia telah mengembangkan ekonomi berbasis kompetensi sumber daya alam setempat.Pendekatan ini adalah upaya mengembangkan perekonomian di daerah.
Demikian dikemukakan Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan,Ditjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi,Depnakertrans Ir.Prasetyoadi Warsono pada wawancara akhir tahun 2008 di JAKARTA(31/12).Dengan mengembangkan pertanian yang khas dari daerah itu,produksi pertanian mempunyai daya saing yang kuat.Komoditi jagung misalnya dikembangkan di provinsi Gorontalo.Begitu juga bisa dilakukan oleh daerah-daerah lainnya dengan mengembangkan komoditi unggulannya.
Pertanian yang berbasis kompetensi alam menurut para ahli pertanian merupakan langkah yang tepat pada saat krisis ekonomi saat ini.Dampak krisis ekonomi dunia hanya dialami produk non pertanian seperti otomotif,manufaktur,tekstil dan produk-produk bahan dari tekstil dan industri persepatuaan.
Meski daya beli masyarakat dunia menurun tetapi manusia tetap perlu makan,minum kopi,coklat,dan susu.Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh sektor pertanian dan perikanaan,karena di sektor ini banyak peluang ussaha dan kesempatan kerja.
Dari aspek kombinasi potensi pertanian dan peternakan di jelaskannya banyak keuntungan yang dapat diambil.Berdasarkan siklus alam produksi pupuk bisa dihasilkan oleh simbiose antara peternakan,perikanan,pertanian.Pupuk kandang dinilai lebih aman ketimbang pupuk pabrik,karena belum tentu ada lahan yang cocok untuk diberi pupuk tertentu.
Mengenai program transmigrasi kedepan menurut Prasetyo perlu dilakukan diversifikasi pertanian dalam arti yang luas,yang mencakup berbagai bidang usaha tani.
Untuk produksi pangan dijelaskanya, faktor geografis ekonomi Indonesia memiliki ciri-ciri yang khas untuk per daerah sehingga daerah yang menghasilkan sagu,makanan pokoknya tentu dari produk makanan yang dihasilkan oleh alam setempat.
Hal ini berarti Indonesia memiliki variasi jenis tanaman pangannya.Program transmigrasi perlu didukung oleh kebijakan desentrlalisasi bukan dalam artian poltik dan pemerintahan tapi juga dalam pengeterapan teknologi pertaniannya

ATASI KRISIS DENGAN MENGGERAKAN EKONOMI RAKYAT

JAKARTA,31 Desember 2008

Krisis ekonomi finansial bagi Indonesia tidak begitu parah seperti dialami oleh negara-negara kapitalis modern.Indonesia masih berada dalam posisi bersaing karena ekonomi Indonesia berbasis kompetensi alam yang memiliki keunggulan komperatif.Atas dasar fenomena itu perlu dilakukan kebijakan ekonomi kerakyatan.
PHK terbanyak dialami oleh para karyawan dan buruh yang bekerja disektor formal.Apapun namanya krisis tetap akan berpengaruh terhadap perputaran ekonomi nasional,karena krisis tak ubahnya dengan benang kusut yang sulit diuraikan.
Masih banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis ekonomi.Para ahli memprediksi kemungkian-kemungkinan terpuruk yang akan dialami oleh dunia dan Indonesia sebagai negara yang juga tidak bisa melepaskan dari ikatan ekonomi global.
Demikian pandangan Ir.H.Achmad Indrawan Soeleman,MBA,MM,staf ahli Menakertrans Bidang Ekonomi dan SDM yang disampaikanya rabu(31/12) di Jakarta menyambut tahun baru 2009.
Beberapa faktor yang dapat menunjang usaha-usaha mengatasi krisis adalah menggenjot pertumbuhan Usaha Mikro dan UKM.Bidang koperasi dan UMKM berhasil mengatasi krisis ekonomi 1998.Perkembangan ekonomi kerakyatan makin pesat sampai saat ini.
Cuma yang perlu diperluas menurut Indrawan adalah sektor industri kecil dan menengah.Sektor UKM yang berkembang sampai sekarang masih didominasi oleh sektor retail atau perdagangan eceran.
Perlu dilakukan intensifikasi dan ekstentifikasi,selain penguatan permodalan juga perlu bimbingan manajemen,marketing dan deversifikasi produk.Dengan berkembangnya sektor industri diharapkan dapat menyerap tenaga kerja.
Di sektor pertanian dan konstruksi menurut Indrawan perlu dilakukan langkah-langkah yang konkret memperluas areal pertanian baik berskala kecil seperti pekarangan,ladang atau tanah-tanah tidur dimanfaatkan.Pemerintah memberikan fasilitas permodalan ,bimbingan teknis pertanian khususnya di bidang sayur-mayur,hortikultura dan tanaman hias.
Mengenai ongkos distribusi yang tinggi untuk hasil pertanian bisa diatasi dengan cara pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi.Ekonomi padat karya dengan manjemen yang sudah dikembangkan dapat menampung korban PHK,paling tidak sampai krisis mereda.
Sementara bagi para karyawan staf yang dirumahkan selama istirahat panjang dapat mengisi waktunya dengan mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang mempekerjakanya.Begitu juga penggantian renovasi mesin perlu dilakukan.Pada saat roda produksi bergerak Indonesia dapat menghasilkan produk industri yang bermutu dan berdaya saing kuat di pasar global(GET).

Mirwanto: "Tingkatkan Koordinasi Antar Daerah"

Untuk mengantisipasi gagalnya penempatan transmigran yang telah dikirim dari daerah asalnya sebaiknya diawali dengan melakukan koordinasi antar daerah pengirim dengan beberapa daerah calon penerima. Demikian diungkapkan oleh, Mirwanto Manuwiyoto, Sekretaris Ditjen. Pembinaan Penyiapan Permukiman Dan Penempatan Transmigrasi (P4) yang ditemui wartawan HPO di Jakarta, Kamis (25/12/08) lalu.
Diakui oleh Mirwanto, seperti yang pernah terjadi, ada transmigran dari Boyolali, Jawa Tengah yang kecewa karena kurangnya persiapan daerah penerima. Misalnya dikirim 100 Kepala Keluarga (KK), ternyata daya tampung hanya untuk 60 KK. Ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar daerah. Hal itu terungkap di seminar menyambut Hari Bakti Transmigrasi ke 58 di Jakarta 3/12/2008 yang lalu. "Mestinya koordinasi itu dilakukan secara terus menerus - cek dan ricek", tegas Mirwanto. Koordinasi ini sangat penting untuk meningkatkan pengiriman transmigran ke daerah tujuan yang jumlah penduduknya masih jarang.
Mirwanto dalam bukunya yang berjudul, "Mengenal dan Memahami Transmigrasi" mengupas tuntas hal-hal terkait dengan transmigrasi. Dalam bukunya ini, menurut Mirwanto, Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) merupakan program yang ideal untuk dikembangkan sesuai dengan semangat Otonomi Daerah saat ini. Dengan sendirinya daerah-daerah juga akan berlomba menggerakkan dan mengembangkan potensinya. Sehingga terjadi harmonisasi antar daerah.(kam)

Agung Laksono: Tingkatkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri

Ketua DPR-RI, Agung Laksono mendukung setiap usaha pers yang mendorong program transmigrasi. Hal itu dikatakannya ketika Pimpinan Harkam Press Online (HPO) berkunjung ke kantor DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta Barat hari Jum'at 26 Desember 2008.
Dengan hadirnya HPO yang sepertinya khusus mengupas masalah ketransmigrasian, Wakil Ketua Umum DPP-Partai Golkar ini berharap agar usaha-usaha seperti ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait.
Saat ini kita memerlukan media yang intens memberikan informasi ketransmigrasian. Dengan media online ini diharapkan informasi program-program ketransmigrasian dapat dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas lagi, hingga ke pelosok pedesaan. "Media online ini, lebih efektif ketimbang media cetak karena penyebarannya cepat, murah dan bisa diakses dimana saja", kata Agung.
Menurut Agung, transmigrasi adalah program penataan kependudukan di Indonesia. Penduduk harus disebar merata guna memanfaatkan potensi alam Indonesia yang kaya ini. Jadi, sebaiknya seiring dengan perkembangan zaman program transmigrasi ini tidak lagi sentralistik seperti di masa lampau.
Menurut Agung lagi, mestinya perpindahan penduduk itu dilakukan dengan spontan melalui Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). "Transmigrasi tidak perlu diatur dari Pusat, Pemerintah Daerah mesti pro-aktif," tukasnya.

Pemerintah Pusat seaiknya menjadi fasilitator yang mendorong terlaksananya program Transmigrasi khususnya TSM ini. Peran Pemerintah Daerah, menurut Agung, sangat penting dan menentukan kesuksesan program transmigrasi ini. "Namun tidak semua daerah perlu memiliki Dinas Ketransmigrasian, hanya daerah tertentu saja, yang berkepentingan dengan perpindahan penduduk", tambah Agung.

INVESTASI
Ditanya mengenai investasi di bidang Transmigrasi, Agung, mengatakan untuk investasi yang besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan agrobisnis memang kewajiban Pemerintah Pusat untuk mencarikan atau mengusahakan agar investasi itu masuk ke daerah. (dik)

Jumhur : "Erman Ingin Kerdilkan BNP2TKI"

Jakarta - (HOP) - Desember 2008
Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tidak datang pada Rakornas Kelembagaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) di luar negeri yang diselenggarakan Depnakertrans. BNPTKI mengaku tidak datang karena tidak diundang. Konflik antara BNP2TKI dan Depnakertrans pun makin kentara.

"Kita tidak diundang dalam rakor TKI yang diadakan Depnakertrans," ujar Kepala BNP2TKI M Jumhur Hidayat kepada HOP, Selasa (23/12/2008).

Jumhur menjelaskan tidak diundangnya BNP2TKI dalam rapat pembahasan TKI ini sebagai upaya untuk mengkerdilkan peran BNP2TKI.

"Menakertrans dari dulu ingin mengerdilkan BNP2TKI tapi tidak pernah berhasil karena akan melanggar UU Nomor 39 Tahun 2004," jelas Jumhur.

Jumhur pun menjelaskan karena tidak bisa mengerdilkan BNP2 TKI maka Menakertrans Erman Suparno malah pusing sendiri.

"Karena idenya selalu begitu (mengerdilkan) akhirnya dia pusing sendiri," ungkap pria berkacamata ini.

Jumhur pun menuduh Erman sengaja tidak mengundang BNP2TKI ikut pertemuan yang berlangsung di Hotel Bumikarsa Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (23/12/2008) ini.

"Jangan-jangan ide tidak mengundang BNP2TKI datang dari Menaker sendiri, tuh," tandasnya.(dik)

TRANSMIGRASI,PERSATUAN BANGSA DAN EKONOMI KERAKYATAN

Jakarta,23 Desember 2008 (HPO)
Menurut Ir.Zaenal Arifin,MSi salah seorang pengamat kebangsaan memandang perlu adanya suatu strategi yang jitu membangun bangsa melalui transmigrasi.Karena dia telah menyimak problem krisis gobal yang tidak hanya merontokkan tatanan ekonomi dunia tapi juga berpengaruh besar terhadap sikap hidup setiap anggota warganegara.
Berkembangnya konsep pembangunan bangsa,transmigrasi atau migrasi penduduk antar wilayah di satu Negara seperti Indonesia sudah berjalan sejak lahirnya peradaban.Terbentuknya NKRI tidak lepas dari proses perpindahan penduduk yang membangun batas-batas wilayah Negara.Kedaulatan di suatu Negara ditentukan oleh faktor kependudukan.
Transmigrasi sudah jelas merupakan bagian penting dari Ketahanan Nasional.Apalagi dilihat kaitannya dengan pengaruh global dengan segala aspek negatifnya.
Zaenal Arifin yang juga alumni Planologi ITB dan peka terhadap problem kebangsaan dan memandang perlunya anggaran kementerian yang mengurusi manusia perlu ditingkatkan porsinya dalam APBN,meski perlu dicari jalan keluarnya mengatasi anggarannya.
Globalisasi dan krisis keuangan adalah bagian dari kesalahan dunia yang lebih mementingkan materi ketimbang aspek kemanusian.Melalui program transmigrasi unsur pembangunan masyarakat lebih menonjol karena dipengaruhi oleh berbagai faktor baik politis,ekonomi dan sosial.
Hubungan dengan globalisasi dan krisis dunia dibidang ekonomi meletakkan peran penting transmigrasi sebagai salah satu solusi.
Ancaman pengangguran (PHK) yang dialami oleh para pekerja yang bergerak di bidang industri,jasa dan perdagangan yang berskala menengah dan besar merupakan problem nasional yang sangat rumit untuk diatasi.Krisis dunia masih berlangsung terus,dunia semakin gelap.
Salah satu upaya mengatasi krisis daya beli masyarakat perlu dilakukan kebijakan baru dengan mengerakkan dinamika ekonomi pedesaan.Semua tenaga seharusnya bisa digerakkan sebagai salah satu mobilisasi sosial dan ekonomi.
Secara selengkah demi selengkah lalu-lintas perdagangan,uang dan jasa akan mengalir dari desa kedesa,antar kabupaten,kota dan provinsi.Daya beli masyarakat meningkat dan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan yang besar,karena merupakan pasar domestik yang diperhitungkan dunia.(BOY)

Erman akan Evaluasi BNP2TKI

JAKARTA, SABTU - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) terkait dengan pencapaiannya dalam dua tahun terakhir.

Menakertrans Erman Suparno di sarasehan ketenagakerjaan di Bogor, Sabtu (20/12), mengatakan memang muncul pertanyaan dari sejumlah kalangan termasuk DPR tentang kinerja BNP2TKI terkait menurunnya penempatan TKI ke luar negeri pada 2008.

Data di Depnakertrans menunjukkan pada 2005 ditempatkan 474.218 TKI dan pada 2006 naik menjadi 611.836 TKI. Berikutnya, pada pertengahan 2007 tatkala BNP2TKI berdiri dan mulai beroperasi, penempatan TKI masih naik menjadi 696.744. Akan tetapi, pada 2008, penempatan TKI turun menjadi 546.645 orang.

Di sisi lain anggaran pemerintah (APBN) untuk program penempatan TKI sejak berdirinya BNP2TKI meningkat terus. Pada 2008, kata Erman, anggaran BNP2TKI naik lima kali lipat. Sementara, penempatan TKI turun dari target satu juta menjadi 546.645 TKI saja.

"Kritik bahwa terjadi pemborosan anggaran karena dengan dana yang lima kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi jumlah penempatan TKI malah menurun, memang tepat sekali," kata Erman.

Di sisi lain, penempatan TKI ke Korsel yang menjadi tanggung jawab
BNP2TKI juga dihentikan karena ketidakmampuan menempatkan TKI sesuai jadwal atau lamban pada proses penempatan, bukan karena perusahaan di Korsel tutup atau menurunkan produksi.

"Saya terus terang kecewa dengan penghentian penempatan dari Korsel tersebut. Karena saya, di awal jabatan, ditugasi oleh Presiden untuk membuka peluang kerja, termasuk ke Korsel. Pada saat itu kuota yang ada 50 ribu, lalu naik menjadi 65 ribu. Tapi kini malah dihentikan karena ketidakmampuan kita memenuhi jadwal penempatan," kata Erman.

Terkait dengan itu, Erman mengakui belum melakukan koordinasi dengan Kedubes Korsel dan BNP2TKI untuk mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya.

Erman menyatakan Komisi IX DPR melihat kondisi ini dan membentuk
Panitia Kerja (Panja) tentang eksistensi dan kinerja BNP2TKI. "Kita tunggu saja hasilnya." kata Erman.

Di sisi lain, Depnakertrans juga akan melakukan evaluasi atas kinerja Perusahaan jasa TKI (PJTKI), lembaga pendukung, seperti klinik kesehatan, lembaga pelatihan, kompetensi dan sertifikasi, pembekalan dan asuransi.

Erman secara khusus meminta Dirjen Binapenta untuk mengevaluasi kinerja BNP2TKI sehingga laporan kepada Presiden bisa menyeluruh. Evaluasi yang dilakukan adalah realisasi penempatan, masalah dan penanganannya, perlindungan dan penegakan hukum (law enforcement).

Di sisi lain Depnakertrans juga akan melakukan Rakor yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stake holder) termasuk BNP2TKI.

Sementara pada program magang ke Jepang, Erman mengatakan terjadi kenaikan penempatan yang sangat signifikan sepanjang 15 tahun terakhir, yakni 4.378 orang, sementara tahun 2007 hanya 1.663 dan tahun 2006 sejumlah 1.804 orang. Angka yang tertinggi sebelumnya pada 1997, yakni 3.174 orang.

Program ini, kata Erman, merupakan program yang dikelola secara seksama oleh Depnakertrans agar jumlah dan kualitas penempatan terus bisa lebih baik dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, Menteri secara keseluruhan masih kecewa dengan kompetensi lulusan sekolah formal yang tidak siap memenuhi kebutuhan peluang kerja.

Dari evaluasi pihaknya pada pelaksanaan bursa kerja, hanya 25-30 persen peluang kerja yang bisa diisi pencari kerja. Sementara sisanya, 70 persen masih kosong. "Jadi sistem pendidikan dan pelatihan kita belum sepenuh link and match dengan peluang kerja," katanya.

Karena itu, Erman menilai masih diperlukan koordinasi dengan pihak terkait agar kurikulum pendidikan formal dan pelatihan bisa memenuhi peluang kerja yang ada.

NILAI STRATEGIS PROGAM TRANSMIGRASI MEMBANGUN BANGSA

Jakarta, 19 Desember 2008 (HPO)

Program Transmigrasi adalah Strategi nasional memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengusaha swasta yang mitra kerja Depnakertrans menilai,penanganan transmigrasi selama ini telah banyak membuahkan sikap saling pengertian diantara penduduk disegala penjuru Nusantara.Rasa persaudaraan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat lebih dipererat melalui program transmigrasi.

Program transmigrasi memiliki sasaran yang jelas tidak hanya membangun kawasan yang bersifat fisik tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membangunan masyarakat Indonesia di wilayah pedesaan.

“Inilah yang saya pandang sebagai nilai strategis pembangunan transmigrasi,”Tandas John,salah seorang mitra kerja Depnakertrans yang dihubungi kamis (19/12).
Dia tidak sependapat dengan anggapan sementara pihak bahwa tidak perlu transmigrasi berada di satu departemen khusus.Bahkan,ada yang berpendapat transmigrasi sebagai satu istilah perlu di devisikan kembali.Hal ini berarti kita mundur kebelakang(setback).

Tantangan gloablisasi yang ditandai dengan merosotnya kegiatan ekonomi dunia seharusnya menurut John kita lebih proaktif membina dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.Masyarakat perlu pekerjaan dan salah satu alternative adalah mengembangkan ekonomi yang berbasis pada kekuataan sendiri.

Program Transmigrasi memberikan peluang besar bagi kesempatan kerja dan menampung pengangguran para pekerja pabrik.Hampir di seluruh dunia para buruh mengalami nasib yang sama karena kegiatan produksi merosot.

Indonesia sebagai Negara Agraris berpeluang besar menduduki peringkat teratas di dunia sebagai produsen pangan dan energi baik yang berasal dari fosil maupun nabati.Dalam hal ini bias diliat bagaimana program transmigrasi perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan CPO menjadi primadona eksport Indonesia.Tetapi dengan adanya penurunan eksport CPO tidak berarti kita mundur eksport CPO.

Masih banyak jurus lainya kata John karena Indonesia yang berpenduduk lebih dari 230 juta jiwa adalah pasar potensial bagi produk-produk pertanian dan barang-barang hasil industri Made In Indonesia.Penduduk Indonesia makin bertambah di masa mendatang,yang berarti kita harus mampu memperluas areal persawahan, perkebunan & pertambakan. Perluasan areal pertanian melalui program transmigrasi merupakan program mendesak,perlu adanya penataan penduduk karena penyebaran penduduk belum serasi dengan keperluan aktivitas produksi pertanian.
Transmigrasi Berkelanjutan

Berbicara transmigrasi yang berkelanjutan menurut pandangan pengusaha itu perlu dikembangkannya agroindustri didaerah-daerah transmigrasi yang sudah berkembang.Di KAWASAN Transmigrasi yang belum berkembang bisa direvitalisasi melalui KTM (KOTA TERPADU MANDIRI).

Dengan bergulirnya kegiatan ekonomi mandiri yang khas Indonesia(Transmigrasi), dimungkinkannya perluasan kerja yang menampung segala skills atau keahlian di segala bidang.Berarti tidak hanya menampung petani sawah atau nelayan tetapi juga tenaga-tenaga manajerial perkebunan,marketing,ahli perdagangan luar negeri.Menurut John,tidak kalah pentingnya Indonesia memiliki kemampuan menentukan harga komoditas Indonesia di pasaran dunia.Logikanya kita perlu diplomat pertanian yang bisa bernego diforum perdagangan internasional.Jika perlu,Jakarta sebagai pusat penentuan harga komoditas unggalan Indonesia,tidak lagi oleh Kuala Lumpur untuk kelapa sawit atau New York untuk coklat atau London untuk kopi.Selama ini kita hanya didikte oleh Negara lain yang NB bukan Negara yang menghasilkan komoditas yang bersangkutan.(BOY)

TRANSPORTASI MENGGUNAKAN POTENSI ALAM SEBAGAI TEROBOSAN PROGRAM TRANSMIGRASI

Jakarta, 17 Desember 2008 (HPO)
Ir.Prasetio Sayogyo MEM berpendapat, pembangunan infrastruktur jalan memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Tergusurnya lahan pertanian yang berubah wajah menjadi lahan nonpertanian. perubahan itu disebabkan karna belum adanya keberpihakan terhadap pembangunan di sektor pertanian. Kenyataan empiris membuktikan hal tersebut seperti terjadi di pulau Jawa.

Berkurangnya lahan pertanian menyebabkan penduduk mencari nafkah di daerah perkotaan. Memang pembangunan infrastruktur jalan merampas tanah pertanian dan bermunculan kota-kota baru yang juga merampas lahan atau persawahan di sekitarnya.
Prasetio yang juga Direktur Pengembangan Usaha, Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Depnakertrans menunjuk pengembangan wilayah pertanian di luar Jawa sebagai salah satu solusi yang tepat menghadapi krisis global sekarang ini pemerintah.
Memerlukan kerja ekstra menaggulangi korban PHK di dalam negri dan menganggurnya para TKI yang harus pulang ke Tanah Air.

Betapa sulitnya keadaan ini yang perlu diatasi segera. Semua fokus diarahkan kepada nasib bangsa, karean banyak para buruh dan TKI terpaksa pulang kampung, sedangkan untuk bekerja di bidang pertanian secara kalkulasi hidup luas areal pertanian sudah tidak lagi memberikan harapan yang besar.

Guna menghemat penggunaan devisa sebenarnya bisa diatasi dengan mencari berbagai alternatif. Kita bisa mempelajari peta geografis Indonesia. Potensi alam dapat dipakai untuk transportasi. Barang kali dengan bertolak dengan pemikiran ini berbagai masalah ekonomi bisa diatasi. Kita memiliki banyak sungai yang besar seperti di Sumatra, Kalimantan dan Papua. Pemerintah sudah lama melakukan kajian. Apa yang disebut oleh Pak Sis di Seminar Hari Bhakti Transmigrasi yang ke 58 di Jakarta (3/12) menunjukan potensi alam dapat memberikan alternatif sebagai infrastruktur perhubungan darat. lalu lintas sungai bisa dikembangkan sehingga mobilitas penduduk makin meningkat. Apalagi dibangun wilayah pengembangan pertanian. Pembangunan Transmigrasi untuk daerah sekitar aliran sungai bisa menjadi penggerak utama dan pendorong kekuatan ekonomi nasional. Memang, untuk menggerakan potensi ekonomi berbasis alam bisa mereduksi pengeluaran biaya pembangunan infrastruktur perhubungan darat, sebab tidak ada pembebasan lahan. Dengan potensi sungai sebagai prasarana perhubungan lebih dimungkinkan adanya kegiatan pembangunan pelabuhan.
Ketika dihubungi di Jakarta melalui sms (4/12) yang baru lalu Prasetio menekankan pentingnya potensi alam dan ternyata bisa memberikan solusi.

Apakah hal ini bisa dijalankan di Indonesia, tergantung dari aspek kepemimpinan, modal, teknologi dan kemampuan untuk mengatasi persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Pil)

PROGRAM PIR UNTUK JARAK PAGAR

Jakarta, 17 Desember 2008 (HPO)

Program Transmigrasi secara akumulatif tidak saja manghasilkan produksi pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan bahkan juga meliputi kegiatan perkebunan yang menghasilkan komoniti yang di proses yang menjadi BBM nabati. Program Transmigrasi yang meliputi kegiatan yang semacam ini mempunyai tugas penting terutama menghadapi masalah Dunia yang mengalami krisis Energi dengan makin berkurannya Dunia menghasilkan BBM yang berasal dari fosil.

Menurut pendapat IR. Suharyanto Samsuri, MM, pandangan Siswono mengenai Transmigrasi secara besar - besaran dapat diterima. Alasannya, untuk menghasilkan bahan bakar nabati yang di proses dari hasil perkebunan mau tidak mau harus dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat), seperti perkebunan Kelapa Sawit, Karet yang kita kenal selama ini.

Suharyanto Samsuri yang juga Direktur penyerasian Lingkungan, Direktorat Jendral Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi memberikan reaksi atas pemikiran Siswono. Dia setuju dengan adanya pengembangan kawasan Transmigrasi yang berskala besar dan terintegrasi dengan Pabrik dan Pelabuhan. Produksi BBM nabati dari biji jarak pagar tidak bisa dihandalkan dari hasil tanaman

Jarak Pagar rakyat. Tidak dapat dipenuhi karena stok tidak terjamin. Jalan keluarnya adalah dengan program PIR jarak pagar. Infestor membangun Perkebunan Inti dan perkebunan Plasma oleh masyarakat. Pola ini menjamin stok dan kelangsungan produksi. Pihaknya juga telah melakukan usaha-usaha pengembangan Energi alternatif dengan mengarahkan masyarakat Transmigrasi dan masyarakat sekitarnya menanam Jarak Pagar. Mesin pengolah sudah dibagi - bagikan kepada masyarakat. Hasilnya hanya cukup kebutuhan setempat yaitu untuk menyalakan obor dan memasak. Secara perhitungan sulit untuk mendapatkan pasokan biji Jarak dari model ini. Program energi alternatif biji Jarak Pagar baru bisa berhasil secara Nasional Jika ada rencana yang kuat membangun PIR dan melibatkan masyarakat dalam program transmigrasi.

Mengenai masalah lingkungan, program Perkebunan Transmigrasi merupakan kegitan reboisasi dan menciptakan usaha penghijauan yang signifikan. Apabila di kaitkan dengan pembangunan skala besar dengan kombinasi penghijauan DAS dan terjaminnya aliran sungai berarti pembanguan berhasil memberikan sumbangan bagi kebutuhan manusia. Aldi

Siswono:Perlu berpikir besar mensukseskan program transmigrasi.

Jakarta, 17 Desember 2008 (HPO)

Siswono Yudho Husodo berpendapat, perlu berpikir besar untuk menganalisa kemampuan potensi daerah alam tropis indonesia sebagai salah satu kekuatan memproduksi bahan pangan untuk dunia. Pendapat itu disampaikan pada seminar Revitalisasi Transmigrasi mendukung pembangunan daerah menyambut hari bhakti Transmigrasi yang ke 58 di jakarta awal desember lalu.

Dunia pada abad ke 21 ini menikmati hidup dengan minum teh, kopi, coklat, dan segala bumbu masak seperti merica, lada, kemiri, cabai, tomat, yang semuanya bisa dihasilkan oleh indonesia. Sebab itu diperlukan program transmigrasi sebagai alat memenuhi kebutuhan pangan seperti beras, kedelai, singkong, sagu,hortikultura.

Kita memerlukan modal yang besar tetapi dengan membangun pertanian yang modren dalam rangka Agroindustri dan Agrobisnis. Kita dapat menghemat devisa, Berdasarkan statistik itu bisa saat ini masih mengimpor susu,daging,kedelai dalam jumlah yang besar.

Kondisi alam yang potensial alam gitu perlu perencanaan kawasan dan perpindahan penduduk guna terciptanya keseimbagan potensi SDA dan SDM. Pemampaatan alam belum optimal. Ada daerah yang berpenduduk jarang tidak mampu menggerakkan ekonomi daerah sementara daerah berpenduduk padat terjadi kriminalatas dan banyak pohon yang ditebang untuk perluasan hunian (Perumahan).

Progam Transmigrasinya di nilainya masih handal untuk kedepan. Siswono mengajak semua pihak agar mendukung program Transmigrasi termasuk kekuatan politik. Dalam zaman Era Demokratisasi sementara sekarang ini, masyarakat perlu memahami bahwa segala kebijakan perlu dimusyawarahkan dahulu mulai dari bawah sampai keatas. Partisipasi masyarakat perlu dikembangkan melalui sistem demokratisasi yang sekarang ini sedang berlangsung. Bila ini di maknai dengan tepat menurut Siswono segala anggaran yang diperlukan untuk program Transmigrasi bisa kena sasarannya, karna adanya transparansi dan dukungan atau partisipasasi masyasrakat.

Potensi alam tropis indonesia hanya bisa dikelola jika kita mampu menggunakan pikirin-pikiran yang tepat, karna adanya potensi alam yang terbentang luas yang di lihat dari geografis ekonomi dan lingkungan indonesia memiliki potensi yang strategis.

Mantan menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Itu menyontoh brazilia yang mampu menggarap potensi alam menjadi produsen dibidang pangan karna mampu menggunakan teknologi dan sistem transportasi sungai.

Potensi alam untuk kepentingan transmigrasi bisa dicontoh pemanfaatan Sungai Amazon di Brazilia. Sepanjang sungai amazon dibangun wilayah-wilayah pengembangan pertanian secara integral. Hasil pertanian di panen dengan mekanisasi sekaligus di proses dipabrik pengolahan ditempat itu juga langsung di kapalkan melalui sungai. Indonesia bisa menyontoh dengan berpikir secara besar dan mampu mengimprementasikannya.

Sebenarnya Indonesia juga mempunyai sejumlah sungai yang besar. Papua punya sungai digul di kabupaten Merauke. Sebab itu menurut Siswono program Transmigrasi untuk produksi pangan bisa pas jika dikaitkan dengan program ekspor komoditas menghasilkan devisa.

Dia menilai program KTM (Kota Terpadu Mandiri) yang diluncurkan Menakertrans Erman Suparno sebagai model pembangunan transmigrasi yang baru. Seperti pembangunan KTM Kepulauan Rupat (RIAU) jika proses hasil pertanian dikelola bisa sepeti model brazilia memang perlu ada pelabuhan ekspor langsung. Jadi kita tidak mengekspor bahan mentah. Mestinya ada pabrik pengolahan yang dekat pelabuhan.

Model KTM perlu dikembangkan terus di daerah perbatasan dan daerah tertinggal karna merupakan program strategis untuk keutuhan NKRI. Siswono berpendapat derah-daerah tersebut masih terbelakang dengan kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan. Bahkan penduduk belm memperoleh jaminan kesehatan dan tingkat pendidikan yang sangat jauh tertinggal dibandingkan daerah-daerah Indonesia lainnya. (Pil)

Transmigrasi perlu sistem pemerataan pambangunan

Jakarta,10 Desember 2008

Jakarta, (HPO)

Pelaksanaan transmigrasi perlu di revitalisasi untuk melahirkan suatu sistem nasional pemerataan pembangunan di indonesia.Peryataan itu disampaikan Soekardjo Hardjo Soedieo,SH kemarin di jakarta. Mantan Ketua Pansus RUU Kementrian Negara pada jaman Presiden Megawati.Menyatakan lebih lanjut tidak ada keraguan untuk menyelenggarakan transmigrasi tidak ada keraguan lagi. Sebab program tersebut merupakan kewajiban untuk memakmurkan bangsa.

Setelah diterbitkan- nya UU No 39/2008 tentang kementrian negara merupakan landasan hukum yang kuat. Sehingga program transmigrasi daapt dikelola secara integralistik sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sebagai suatu sistem pembangunan untuk pemerataan diharapkan daerah-daerah dapat dibangun untuk mengembangkan potensinya masing - masing. Potensi setiap daerah dapat di peta sehingga tercapai keseimbangan penduduk dan potensi sumber daya alam. Sehingga tercipta persamaan persepsi tentang program nasional yang ter integral listik ujar Anggota komisi VI DPRII dari praksi PDIP itu yang juga mantan Ketua umum pengusaha REI pusat dan ketua umum dan mantan ketua umum Jaya.

BNP2TKI, Lampaui Kuota ke Korea

Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berhasil melampaui batas kuota penempatan TKI sektor formal. Sebanyak 11.200 TKI ditempatkan di Korea, sebelumnya pemerintah Korea hanya mematok kuota 9.500 TKI.

"TKI kita dipandang pekerja yang berperilaku baik, rajin, dan ulet, sehingga membuat nyaman berbagai perusahaan Korea yang mempekerjakan serta terus ingin menambah jumlahnya," ujar Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat dalam rilisnya. Kamis (4/12/2008).

Menurut Jumhur, dengan total penempatan TKI di Korea saat ini, Indonesia menjadi negara terbesar untuk penempatan tenaga kerja migran. Dia juga optimis, pada akhir 2008 pihaknya mampu menempatkan sekitar 12.500-13.000 TKI ke Korea .

"Saya yakin jumlah 12.500 atau 13.000 adalah suatu keniscayaan, jika melihat besarnya minat serta perhatian pihak Korea terhadap TKI kita. Karenanya, BNP2TKI akan lebih proaktif agar semakin banyak calon TKI dapat bekerja di Korea," kata Jumhur yakin.

Diakui Jumhur, besarnya angka penempatan TKI ke Korea yang kini dicapai BNP2TKI, merupakan keberhasilan prestisius jika dibandingkan pada 2006, yaitu 1.200 TKI. "Jumlah tersebut mengalami kenaikan fantastis sebesar seribu persen," pungkasnya.

Pentingnya Data Base Angkatan Kerja Indonesia Promosi dan Perlindungan TKI

Jakarta, (HPO). Terkait dengan promosi dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menurut Sukamto J. Hadi, Atase Tenaga Kerja KBRI di Riyadh, diperlukan data base tentang angkatan kerja yang ada di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.
Selama bertugas di Riyadh, Sukamto telah sering melaksanakan "Courtecy Call" dengan para pengusaha penempatan tenaga kerja dan Arab Chamber of Commerce serta Departeman Tenaga Kerja setempat.
"Langkah ini suatu proses Marketting Intelligence untuk mempromosikan potensi TKI di Luar Negeri sekaligus usaha perlindungannya", kata Sukamto, yang ditemui di Jakarta usai mengikuti workshop/lokakarya tentang pelindungan terhadap TKI di Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Organisasi Buruh Dunia (ILO) di Cipanas Bogor baru-baru ini.
Sukamto mengatakan selama ini kita masih sulit mendapatkan data base yang akurat tentang kapasitas dan jumlah angkatan kerja. "Apalagi data mengenai spesifikasi, skill dan kemampuan teknis yang dimiliki oleh calon TKI.", tambah Sukamto.
Di Arab, pengguna jasa TKI membutuhkan keahlian yang lebih spesifik. Misalnya, Tukang Kebun, bagi kita di Indonesia adalah keahlian umum (bisa mengerjakan apa saja yang berkaitan dengan kebun) sedangkan di Arab, mereka membutuhkan yang lebih spesifik. Artinya Tukang Potong Rumput itu berbeda dengan Tukang Siram Bunga.
Jadi database, itu sangat penting untuk promosi dan penempatan TKI sekaligus untuk perlindungan. Sementara pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) belum sepenuhnya menyampaikan data base ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kondisi ini mepersulit kegiatan Marketting Intelligence itu sendiri.
Namun dia sudah berhasil menjaring 3 ribu lebih TKI dengan keahlian menengah keatas, seperti Manajer, Perawat, Pilot, Pramugari, Teknisi dll pada tahun 2007. Tahun ini sambil menunggu data yang jelas untuk akhir tahun sudah ditempatkan lebih dari 4 ribu TKI yang berkualitas. Bahkan, ada seorang Manajer pada Harley Davidson, dengan pendapatan lebih dari US$ 7000/bulan.
Sementara itu dari kalangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), kata Kepala Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, Benyamin diperoleh penjelasan, "Pemerintah sedang mengusahakan agar tenaga-tenaga skill ke luar negeri lebih banyak ketimbang non skill". Dengan demikian lowongan pekerjaan non skill yang sekarang ditempati oleh tenaga-tenaga skill menjadi tersedia bagi yang memang tenaga non skill. "Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keahlian TKI memang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu", tambah Ben. (kam)

Rapat Koordinasi Nasional P2K3 / SATGAS K3

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (DITJEN PPK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) / Satuan Tugas K3 (Satgas K3) dengan tema Rapat Koordinasi P2K3/Satgas K3 Guna Pencapaian Target Revitalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan yang berlangsung dari tanggal 11-13 Nopember 2008.

Rapat koordinasi ini akan dibuka oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dr.Ir.Erman Suparno, MBA, Msi di Ruang Birawa Gedung Bidakara, Jakarta Selatan Selasa(11/11).

Kegiatan ini diikuti oleh 600 orang pengurus dan anggota P2K3/Satgas K3, asosiasi profesi, organiasi K3, pengurus perusahaan jasa K3 serta para cendikiawan perguruan tinggi se-Indonesia.

Maksud diadakannya Rapat Koordinasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan serta penerapan K3, sekaligus membangun komitmen bersama kembali, dalam melaksanakan tugas dan fungsi P2K3/Satgas K3 yang terkoordinasi antara Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Tingkat Pusat, Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota. Disosialisasikan pula perbaikan bentuk-bentuk analisis dan pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang nantinya akan dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan baru tentang manajemen K3 di masa yang akan datang.

Menakertrans mengatakan rapat koordinasi se-Indonesia yang merupakan dari bagian Revitalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan ini menjadi indikator momentum kegiatan implementasi K3 dalam produksi dan pembudayaan K3 secara nasional bagi masyarakat. Dengan diadakannya Revitalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan diharapkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat menurun.Menurut data pada tahun 2007 terjadi 65.474 kasus, yang meninggal 1.451 orang atau setara dengan 121 orang perbulan atau 3 orang perhari,sedangkan pada tahun 2008 telah terjadi 36.986 kasus yang meninggal 5.788 orang. Hal ini menunjukkan terjadi kecenderungan penurunan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Berdasarkan laporan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan tahun 2007, dilaporkan berbagai permasalahan, baik yang berhubungan dengan K3, Jamsostek, pekerja perempuan dan anak, penggunaan tenaga kerja asing serta hal hal yang bersifat normatif lainnya sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, tingkat pelanggarannya masih cukup tinggi, oleh karena itu pada tahun 2007 lalu dicanangkan tahun Revitalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan dengan 6 sasaran pokok yaitu :

1. Menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja minimal 50 %.

2. Peningkatan kepesertaan Jamsostek minimal 2 juta orang.

3. Berkurangnya anak yang terpaksa bekerja minimal 10.000 orang.

4. Menurunkan pelanggaran ketenagakerjaan minimal 20 %.

5. Peningkatan efektivitas pengawasan di 122 kabupaten/kota.

6. Peningkatan peran serta masyarakat.

Kegiatan Rakor P2K3/Satgas K3 ini diselenggarakan dalam rangka pra jambore Nasional atau Apel Siaga P2K3/Satgas K3 yang akan digelar tahun depan di Halaman Monumen Nasional/Monas dan akan diikuti lebih kurang 5.000 orang beserta dar komunitas K3,baik dari kalangan internal perusahaan,Perguruan Tinggi,Lembaga K3 serta Pemerhati dan Pemeduli K3 di dalam negeri maupun dari negara-negara sahabat.

Pusat Humas Depnakertrans.

Pertemuan Menakertrans dengan Pengusaha Jepang

Dalam rangka meningkatkan persahabatan Indonesia Jepang melalui kerjasama Program Pemagangan ke Jepang antara Depnakertrans dengan The Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises (IMM-Japan) pengusaha Jepang mengadakan kunjungan ke Indonesia khususnya pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 4 Nopember 2008.

Pengusaha Jepang yang akan berkunjung ke Depnakertrans sebanyak 20 orang yang didampingi oleh 2orang (Direktur dan Manager IMM Japan) dan 1 (satu) orang dari KBRI Tokyo. Pengusaha yang berkunjung adalah partner IMM Japan yang menerima peserta magang (Kenshusei) dari.

Program pemagangan sangat bermanfaat dan menjadi program unggulan dan prioritas pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, penyerapan tenaga kerja, menanggulangi pengangguran, serta peningkatan daya saing SDM yang berimplikasi pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, IMM Japan dan pengusaha Jepang diharapkan membuka peluang akses yang lebih luas lagi untuk meningkatkan jumlah peserta pemagangan dari.

Pemagangan memiliki nilai strategis

Pendidikan ketrerampilan secara langsung dan peningkatan kompetensi (transfer of knowledge and technology) sesuai dengan pasar kerja.
Sertifikat yang diakui secara internasional (international certified) pasca magang pada penempatan dalam negeri dan luar negeri.
Mengurangi beban APBN dalam pembiayaan pendidikan keterampilan dikarenakan semua biaya yang meliputi transportasi,akomodasi, gaji dan hak-hak normatif lainnya sebagai peserta magang ditanggung oleh perusahaan tempat magang.
Percepatan penanggulangan pengangguran secara langsung, formal dan dilindungi dengan (social security).

Kunjungan para pengusaha Jepang ke Indonesia sebagai tanggapan positif IMM Japan atas permintaan Bapak Menteri kepada Presiden Direktur IMM Japan agar memprakarsai pengusaha Jepang untuk berinvestasi ke Indonesia. Dengan demikian, tujuan kunjungan para pengusaha Jepang saat ini untuk menjajaki peluang kerja sama dan investasi.

Depnakertrans akan memfasilitasi dan mendukung sepenuhnya bagi perusahaan Jepang yang ingin berinvestasi di . Depnakertrans akan membantu penyiapan SDM yang kompeten melalui UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat) dan BLK ( Balai Latihan Kerja ) yang disebut Vocational Training yang tersebar di seluruh . Saat ini, Depnakertrans sedang mengadakan Revitalisasi BLK untuk optimalisasi peningkatan fungsi dan peran BLK sebagai pencetak tenaga kerja yang kompeten.

Selain itu, Pengusaha Jepang akan berinvestasi di dapat bekerja sama dengan Depnakertrans dalam melakukan recruitment para Alumni Pemagangan IMM , karena mereka pada umumnya sudah memiliki kompetensi dan ethos kerja, sesuai dengan standar Jepang. Mulai tahun 1993 sampai dengan Oktober 2008 telah diberangkatkan tenaga magang Indonesia ke Jepang sebanyak 28.390 orang.

Dalam rangka pendayagunaan alumni peserta pemagangan IMM Japan, paska pemagangan, telah dilakukan langkah-langkah :

• Pemberdayaan para alumni bekerjasama dengan Kementerian Negara Koperasi dan UKM serta Bank melalui pembekalan para alumni tentang kewirausahaan.
• Bekerjasama dengan alumni dan mendorong pembentukan ikatan alumni baru di daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran alumni IMM Japan menjadi agen terdepan dalam pembangunan ekonomi bangsa melalui alih teknologi.
• Depnakertrans sangat menghargai dan berterima kasih kepada IMM Japan dan para pengusaha Jepang atas terwujudnya pertemuan ini dan sangat diharapkan melalui pertemuan ini dapat menghasilkan sesuatu yang konstruktif dan bermanfaat bagi kita semua untuk ditindaklanjuti.

Sumber: Pusat Humas Depnakertrans

Berita Perdana, Harkam Press

Tinggal di Jakarta sebagai wartawan lepas di beberapa media cetak. Pernah bekerja di Harian Berita Yudha. Dan pernah menjadi Sekretaris KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia). Sejak SMP sudah aktif di dunia pers.