Pentingnya Data Base Angkatan Kerja Indonesia Promosi dan Perlindungan TKI

Jakarta, (HPO). Terkait dengan promosi dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menurut Sukamto J. Hadi, Atase Tenaga Kerja KBRI di Riyadh, diperlukan data base tentang angkatan kerja yang ada di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.
Selama bertugas di Riyadh, Sukamto telah sering melaksanakan "Courtecy Call" dengan para pengusaha penempatan tenaga kerja dan Arab Chamber of Commerce serta Departeman Tenaga Kerja setempat.
"Langkah ini suatu proses Marketting Intelligence untuk mempromosikan potensi TKI di Luar Negeri sekaligus usaha perlindungannya", kata Sukamto, yang ditemui di Jakarta usai mengikuti workshop/lokakarya tentang pelindungan terhadap TKI di Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Organisasi Buruh Dunia (ILO) di Cipanas Bogor baru-baru ini.
Sukamto mengatakan selama ini kita masih sulit mendapatkan data base yang akurat tentang kapasitas dan jumlah angkatan kerja. "Apalagi data mengenai spesifikasi, skill dan kemampuan teknis yang dimiliki oleh calon TKI.", tambah Sukamto.
Di Arab, pengguna jasa TKI membutuhkan keahlian yang lebih spesifik. Misalnya, Tukang Kebun, bagi kita di Indonesia adalah keahlian umum (bisa mengerjakan apa saja yang berkaitan dengan kebun) sedangkan di Arab, mereka membutuhkan yang lebih spesifik. Artinya Tukang Potong Rumput itu berbeda dengan Tukang Siram Bunga.
Jadi database, itu sangat penting untuk promosi dan penempatan TKI sekaligus untuk perlindungan. Sementara pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) belum sepenuhnya menyampaikan data base ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kondisi ini mepersulit kegiatan Marketting Intelligence itu sendiri.
Namun dia sudah berhasil menjaring 3 ribu lebih TKI dengan keahlian menengah keatas, seperti Manajer, Perawat, Pilot, Pramugari, Teknisi dll pada tahun 2007. Tahun ini sambil menunggu data yang jelas untuk akhir tahun sudah ditempatkan lebih dari 4 ribu TKI yang berkualitas. Bahkan, ada seorang Manajer pada Harley Davidson, dengan pendapatan lebih dari US$ 7000/bulan.
Sementara itu dari kalangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), kata Kepala Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, Benyamin diperoleh penjelasan, "Pemerintah sedang mengusahakan agar tenaga-tenaga skill ke luar negeri lebih banyak ketimbang non skill". Dengan demikian lowongan pekerjaan non skill yang sekarang ditempati oleh tenaga-tenaga skill menjadi tersedia bagi yang memang tenaga non skill. "Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keahlian TKI memang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu", tambah Ben. (kam)