Jakarta, (HPO)
Ir. Prasetio Sayogyo MEM, Direktur Pengembangan Usaha, Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), Depnakertrans mengatakan Kota Terpadu Mandiri akan berpotensi sebagai kekuatan ekonomi real yang berbasis pada Ekonomi Kerakyatan. Sebab di KTM itu ada pertanian dan perkebunan yang menghasilkan komoditas yang harus dikelola lebih lanjut. Misalnya dari padi menjadi tepung beras. Atau minyak sawit menjadi sabun.
Dengan begitu akan timbul berbagai macam usaha, jasa dan profesi. Mulai dari Home Industri, Jasa Transportasi dan Distribusi.
Oleh sebab itu Organisasi Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan KTM memiliki posisi sentral. Dan akan lebih kuat lagi bila di organisir oleh kekuatan organisasi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Baik organisasi Petani, Usahawan atau organisasi Profesi setempat. "Ini merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang nya", tambah Prasetio. [kam]
Sunday, January 25, 2009
Organisasi Petani dan Investor Swasta Diminta Bersiap untuk Kelola KTM
Dari pertemuan dengan 4 (empat) Bupati yang wilayahnya telah dibangun KTM, timbul wacana pada tahun 2009 ini akan dikelola oleh suatu Organisasi Pelaksana. Organisasi itulah yang akan membina, mengelola dan mengembangkan KTM tersebut. Untuk sementara dapat berasal dari birokrasi setempat. Bagaimana bentuk Organisasi Pelaksana tersebut, akan diserahkan kepada Bupati bersangkutan. Mengenai bentuk dan nama organisasi belum dibicarakan.
"Pada akhirnya KTM itu akan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Yaitu masyarakat tani dan masyarakat usaha setempat",demikian dikatakan oleh Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan,Ditjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi,Depnakertrans Ir.Prasetyoadi Warsono.
"Untuk itu masyarakat melalui Organisasi yang mereka miliki, bekerja sama dengan investor setempat diminta mempersiapkan diri untuk mengelola KTM.", tambah Prasetyo. [kam]
"Pada akhirnya KTM itu akan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Yaitu masyarakat tani dan masyarakat usaha setempat",demikian dikatakan oleh Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan,Ditjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi,Depnakertrans Ir.Prasetyoadi Warsono.
"Untuk itu masyarakat melalui Organisasi yang mereka miliki, bekerja sama dengan investor setempat diminta mempersiapkan diri untuk mengelola KTM.", tambah Prasetyo. [kam]
Oon Kurniaputra: "Tak Ada Salahnya KTM Dibangun oleh suatu Otorita"
Berbicara mengenai Kota Terpadu Mandiri (KTM) Staf Ahli Menakertrans Bidang Kependudukan, Ir. H. Oon Kurniaputra, MA berpendapat tidak ada salahnya KTM itu dibangun oleh suatu Otorita dengan pertimbangan efisiensi, efektifitas dan Sumber Daya Manusia. "Kalau ada rencana membangun KTM dengan skala yang besar. Apa yang sudah berjalan saat ini harus dikembangkan dengan berbagai variasi atau model.", jelas Oon.
Hal penting yang perlu dipikirkan dalam membangun KTM adalah ketersedian Sumber Air Bersih, Sumber Energi, Akses Jalan/Transportasi dan Komunikasi. Bagaimanapun juga harus ada keinginan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat serta investasi yang memadai. [kam]
Hal penting yang perlu dipikirkan dalam membangun KTM adalah ketersedian Sumber Air Bersih, Sumber Energi, Akses Jalan/Transportasi dan Komunikasi. Bagaimanapun juga harus ada keinginan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat serta investasi yang memadai. [kam]
Soekardjo, akan Perjuangkan Penghapusan Sistem Pekerja Kontrak
Jakarta, (HPO)
Soekardjo Hardjo Soewirdjo, SH Caleg PDI-P daerah pemilihan (dapil) Jakarta Utara,Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat menyatakan PDI-P selain memperjuangkan Sembako Murah bagi Rakyat juga akan memperjuangkan penghapusan sistem pekerja kontrak di Indonesia, karena dipandang tidak manusiawi. "Setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum untuk bekerja dan jaminan hidup yang layak bagi dirinya maupun keluarganya.
"Selama ini pekerja kontrak tidak mendapat kepastian bagaimana mereka menata karirnya. Sebab itu sstem Kerja Kontrak harus dihapus. Dengan dihapusnya sistem kerja kontrak diharapkan perputaran ekonomi akan membaik dan meningkat karena adanya daya beli masyarakat.", demikian kata Sowirdjo ketika ditemui HPO di ruang kerjanya.
"Pekerja tetap lebih terjamin dan akan memberikan multiplier effects yang luas, prospek yang bagus bagi perusahaan jasa asuransi dan perumahan".
Jadi sudah selayaknyalah setiap perusahaan tidak lagi menggunakan sistem kontrak bagi pekerjanya, tambah anggota Komisi VI DPR-RI itu lagi.
Lebih mengherankan lagi masih ada pekerja di perusahaan "outsorcing" yang berstatus Pekerja Kontrak, padahal seharusnya di perusahaan outsourcing itu dia sudah menjadi Pekerja Tetap. "Nah, kalau begini kan dua kali kontrak namanya?", tanya Soekardjo, yang juga mantan Ketua Umum KADIN Jaya ini.
Sembako Murah PDI-P
Menyinggung, kampanye Sembako Murah dari Ketua Umum PDI-P, Megawati, Soekardjo menegaskan, tentu Partai akan memperjuangkan juga adanya lahan bagi petani, ketersediaan pupuk dan bibit unggul. Disamping itu masalah irigasi/pengairan dan jalan untuk distribusi hasil pertanian juga urusan yang sangat penting untuk diperjuangkan guna menopang Program Sembako Murah bagi Rakyat itu.
Kota Terpadu Mandiri (KTM)
Berbicara tentang Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) dari Departemen Tenaga Keja dan Transmigrasi, menurut Soekardjo, selain masyarakat mendapatkan kepastian lahan di lokasi transmigrasi baik yang lama maupun yang baru yang terpenting adalah bagaimana roda perekonomian dikelola dengan sistem koperasi. Sehingga petani bisa melakukan usaha bersama tanpa gangguan dari tengkulak atau lintah darat. [kam]
Soekardjo Hardjo Soewirdjo, SH Caleg PDI-P daerah pemilihan (dapil) Jakarta Utara,Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat menyatakan PDI-P selain memperjuangkan Sembako Murah bagi Rakyat juga akan memperjuangkan penghapusan sistem pekerja kontrak di Indonesia, karena dipandang tidak manusiawi. "Setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum untuk bekerja dan jaminan hidup yang layak bagi dirinya maupun keluarganya.
"Selama ini pekerja kontrak tidak mendapat kepastian bagaimana mereka menata karirnya. Sebab itu sstem Kerja Kontrak harus dihapus. Dengan dihapusnya sistem kerja kontrak diharapkan perputaran ekonomi akan membaik dan meningkat karena adanya daya beli masyarakat.", demikian kata Sowirdjo ketika ditemui HPO di ruang kerjanya."Pekerja tetap lebih terjamin dan akan memberikan multiplier effects yang luas, prospek yang bagus bagi perusahaan jasa asuransi dan perumahan".
Jadi sudah selayaknyalah setiap perusahaan tidak lagi menggunakan sistem kontrak bagi pekerjanya, tambah anggota Komisi VI DPR-RI itu lagi.
Lebih mengherankan lagi masih ada pekerja di perusahaan "outsorcing" yang berstatus Pekerja Kontrak, padahal seharusnya di perusahaan outsourcing itu dia sudah menjadi Pekerja Tetap. "Nah, kalau begini kan dua kali kontrak namanya?", tanya Soekardjo, yang juga mantan Ketua Umum KADIN Jaya ini.
Sembako Murah PDI-P
Menyinggung, kampanye Sembako Murah dari Ketua Umum PDI-P, Megawati, Soekardjo menegaskan, tentu Partai akan memperjuangkan juga adanya lahan bagi petani, ketersediaan pupuk dan bibit unggul. Disamping itu masalah irigasi/pengairan dan jalan untuk distribusi hasil pertanian juga urusan yang sangat penting untuk diperjuangkan guna menopang Program Sembako Murah bagi Rakyat itu.
Kota Terpadu Mandiri (KTM)
Berbicara tentang Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) dari Departemen Tenaga Keja dan Transmigrasi, menurut Soekardjo, selain masyarakat mendapatkan kepastian lahan di lokasi transmigrasi baik yang lama maupun yang baru yang terpenting adalah bagaimana roda perekonomian dikelola dengan sistem koperasi. Sehingga petani bisa melakukan usaha bersama tanpa gangguan dari tengkulak atau lintah darat. [kam]
Wednesday, January 21, 2009
MARUNDA YANG DILANDA OMBAK BESAR DIKUNJUNGI CALEG PDIP
JAKARTA,21 JANUARI 2009(HPO)
Perkampungan nelayan Marunda di pantai utara Jakarta yang dilanda ombak baru-baru ini menyapu 77 rumah nelayan.Perkampungan pantai itu dikunjungi oleh caleg PDIP daerah pemilihan jakarta utara.Kujungan tersebut berlangsung selasa petang (20/01) sebagai rasa empati terhadap penderitaan rakyat akibat bencana alam.
Menurut caleg PDIP daerah pemilihan Jakarta Utara, Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat Soekardjo Hardjosoewirdjo, SH, Perkampungan wilayah marunda perlu di rehabilitasi secara menyeluruh karena pantai yang diterjang ombak sepanjang 2,5km harus di beri tanggul untuk menahan ombak besar.
Tercatat 860 jiwa di perkampungan nelayan itu menurut Soekardjo perlu mendapat perhatian kita bersama karena,disamping mereka harus mencari nafkah sebagai nelayan di tengah iklim yang tidak menentu juga diperlukan solusi terbaik untuk menata kembali kehidupan ekonominya.
Mengenai nasib penduduk yang tinggal di sekitar tempat penyimpanan BBM seperti di Plumpang memang harus di cari jalan terbaik.Sudah sewajarnya tempat-tempat seperti itu perlu jauh dari habitat penduduk Atau penduduk di sekitarnya di pindahkan dengan membangun perumahan yang dekat dengan mata pencaharian mereka.Seperti diketahui sebuah tangki penyimpanan premium terbakar hari Minggu malam(19/1)yang lalu.
Lebih lanjut di jelaskannya,jakarta yang berpenduduk padat dan sebagai Ibu Kota Negara mesti ditata dengan baik harus bebas banjir,jangan sering terjdi kebakaran dan bebas dari kemacetan lalu lintas.Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan perumahan yang sehat dan layak huni
bagi kelompok masyarakat menengah kebawah. "Kelompok masalah iniliah yang harus di tingkatkan mutu kehidupannya baik perumahan dan sanitasi",ujar anggota komisi 6 DPR-RI itu yang juga Mantan Ketua Umum REI(Persatuaan Pengusaha Real Estate Indonesia).
Masalah yang masih krusial yang sering dialami masyarakat jakarta dan Indonesia pada umumnya adalah masalah distribusi bahan keperluan pokok termasuk energi.Padahal Indonesia cukup mempunyai kemampuan untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi rakyatnya .Tetapi sering terganjal oleh para spekulan.Kita saksikan saja beberapa bulan ini menghilangnya gas elpiji dan turunya harga BBM masyarakat ditantang dengan hilangnya BBM jenis premium.Tentu situasi buruk ini harus diatasi dengan perjuangan politik dengan pendekatan yang bijak.(GET)
Perkampungan nelayan Marunda di pantai utara Jakarta yang dilanda ombak baru-baru ini menyapu 77 rumah nelayan.Perkampungan pantai itu dikunjungi oleh caleg PDIP daerah pemilihan jakarta utara.Kujungan tersebut berlangsung selasa petang (20/01) sebagai rasa empati terhadap penderitaan rakyat akibat bencana alam.
Menurut caleg PDIP daerah pemilihan Jakarta Utara, Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat Soekardjo Hardjosoewirdjo, SH, Perkampungan wilayah marunda perlu di rehabilitasi secara menyeluruh karena pantai yang diterjang ombak sepanjang 2,5km harus di beri tanggul untuk menahan ombak besar.
Tercatat 860 jiwa di perkampungan nelayan itu menurut Soekardjo perlu mendapat perhatian kita bersama karena,disamping mereka harus mencari nafkah sebagai nelayan di tengah iklim yang tidak menentu juga diperlukan solusi terbaik untuk menata kembali kehidupan ekonominya.
Mengenai nasib penduduk yang tinggal di sekitar tempat penyimpanan BBM seperti di Plumpang memang harus di cari jalan terbaik.Sudah sewajarnya tempat-tempat seperti itu perlu jauh dari habitat penduduk Atau penduduk di sekitarnya di pindahkan dengan membangun perumahan yang dekat dengan mata pencaharian mereka.Seperti diketahui sebuah tangki penyimpanan premium terbakar hari Minggu malam(19/1)yang lalu.
Lebih lanjut di jelaskannya,jakarta yang berpenduduk padat dan sebagai Ibu Kota Negara mesti ditata dengan baik harus bebas banjir,jangan sering terjdi kebakaran dan bebas dari kemacetan lalu lintas.Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan perumahan yang sehat dan layak huni
bagi kelompok masyarakat menengah kebawah. "Kelompok masalah iniliah yang harus di tingkatkan mutu kehidupannya baik perumahan dan sanitasi",ujar anggota komisi 6 DPR-RI itu yang juga Mantan Ketua Umum REI(Persatuaan Pengusaha Real Estate Indonesia).
Masalah yang masih krusial yang sering dialami masyarakat jakarta dan Indonesia pada umumnya adalah masalah distribusi bahan keperluan pokok termasuk energi.Padahal Indonesia cukup mempunyai kemampuan untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi rakyatnya .Tetapi sering terganjal oleh para spekulan.Kita saksikan saja beberapa bulan ini menghilangnya gas elpiji dan turunya harga BBM masyarakat ditantang dengan hilangnya BBM jenis premium.Tentu situasi buruk ini harus diatasi dengan perjuangan politik dengan pendekatan yang bijak.(GET)
Thursday, January 8, 2009
KTM PERLU DI BANGUN DI SEPANJANG PERBATASAN
JAKARTA, (HPO)
Masalah perbatasan dan pulau-pulau terdepan di Indonesia tetap menjadi perhatian besar pemerintah.Hal itu dikemukakan Staf Ahli Menakertrans Bidang Kependudukan Ir. H. Oon Kurniaputra, MA di Jakarta, Kamis(7/01)
Untuk membangun daerah ini menjadi produktif dan tidak terisolir lagi dikatakannya diperlukan langkah-langkah konkret seperti pembangunan KTM.
Kita sudah memiliki peraturan dan pedoman untuk mengatur KTM (Kota Terpadu Mandiri). Semua instansi terkait dilibatkan.
Dengan pembangunan KTM yang lebih banyak dan menyebar secara nasional masalah kekurangan penduduk didaerah perbatasan dapat teratasi.Sampai sejauh ini sudah ada beberapa yang sudah dibangun seperti di kepulauan Rupat(Riau) dan beberapa daerah lainnya.Namun Yang diperlukan sekarang adalah membangun daerah perbatasan sehingga daerah yang potensial secara ekonomi itu bisa dibangun.
KTM di proyeksikan untuk merevitalisasikan lokasi-lokasi yang masih lamban perkembangannya.Padahal daerah tersebut masih potensial. Untuk itu perlu sosialisasi yang intensif karena KTM merupakan paradigma baru membangun bangsa.
Salah satu program yang penting dalam pembangunan KTM menurut Staf Ahli Menteri itu perlu dibangun mulai dari barat sampai ke timur atau dari Riau sampai ke papua.Sambil menunjuk peta Indonesia ia menjelaskan Pembanguan KTM selama ini masih merupakan keinginan atau dorongan dari daerah-daerah tertentu jadi belum menyatu secara nasional.
SEKTOR RIIL
Dengan adanya kebijaksanan baru pemerintah untuk membangun sektor rill menurut Oon Kurniaputra, transmigrasi merupakan bagian dari sektor rill pembangunan perekonomiaan. Di lokasi transmigrasi banyak Infrasruktur yang harus dibangun yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.Selain itu banyak UKM yang tersebar seperti usaha koperasi dan perbengkelan.
Sebagai bagian yang penting dari program-program transmigrasi para pemuda yang merupakan generasi baru dapat membangun KTM sesuai keahlian bidangnya masing-masing.Misalnya membangun KTM dibidangnya wirausaha, tehnik, komputer, pendidikan. Jadi para pemuda itu sebagai pionir pembanguan negara yang dapat menggerakan potensi sumber daya alamnya yang sekaligus menjadi tumpuan ekonomi bangsa.
Masalah perbatasan dan pulau-pulau terdepan di Indonesia tetap menjadi perhatian besar pemerintah.Hal itu dikemukakan Staf Ahli Menakertrans Bidang Kependudukan Ir. H. Oon Kurniaputra, MA di Jakarta, Kamis(7/01)
Untuk membangun daerah ini menjadi produktif dan tidak terisolir lagi dikatakannya diperlukan langkah-langkah konkret seperti pembangunan KTM.
Kita sudah memiliki peraturan dan pedoman untuk mengatur KTM (Kota Terpadu Mandiri). Semua instansi terkait dilibatkan.
Dengan pembangunan KTM yang lebih banyak dan menyebar secara nasional masalah kekurangan penduduk didaerah perbatasan dapat teratasi.Sampai sejauh ini sudah ada beberapa yang sudah dibangun seperti di kepulauan Rupat(Riau) dan beberapa daerah lainnya.Namun Yang diperlukan sekarang adalah membangun daerah perbatasan sehingga daerah yang potensial secara ekonomi itu bisa dibangun.
KTM di proyeksikan untuk merevitalisasikan lokasi-lokasi yang masih lamban perkembangannya.Padahal daerah tersebut masih potensial. Untuk itu perlu sosialisasi yang intensif karena KTM merupakan paradigma baru membangun bangsa.
Salah satu program yang penting dalam pembangunan KTM menurut Staf Ahli Menteri itu perlu dibangun mulai dari barat sampai ke timur atau dari Riau sampai ke papua.Sambil menunjuk peta Indonesia ia menjelaskan Pembanguan KTM selama ini masih merupakan keinginan atau dorongan dari daerah-daerah tertentu jadi belum menyatu secara nasional.
SEKTOR RIIL
Dengan adanya kebijaksanan baru pemerintah untuk membangun sektor rill menurut Oon Kurniaputra, transmigrasi merupakan bagian dari sektor rill pembangunan perekonomiaan. Di lokasi transmigrasi banyak Infrasruktur yang harus dibangun yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.Selain itu banyak UKM yang tersebar seperti usaha koperasi dan perbengkelan.
Sebagai bagian yang penting dari program-program transmigrasi para pemuda yang merupakan generasi baru dapat membangun KTM sesuai keahlian bidangnya masing-masing.Misalnya membangun KTM dibidangnya wirausaha, tehnik, komputer, pendidikan. Jadi para pemuda itu sebagai pionir pembanguan negara yang dapat menggerakan potensi sumber daya alamnya yang sekaligus menjadi tumpuan ekonomi bangsa.
WASPADAI ISU TANAMAN SAWIT "RAKUS AIR"
JAKARTA,8 JANUARI 2009(HPO)
Adanya isu tanaman kelapa sawit "rakus air" menurut Direktur Promosi,Investsi dan Kemitraan,DitjenP4T(Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi),Depnakertrans Ir.Sugiarto Sumas,MT merupakan bagian dari pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia menjadi produsen minyak nabati terbesar di dunia.Isu tersebut jelas Sugiarto Sumas sengaja dilontarkan pada saat ekspor hasil perkebunan termasuk kelapa sawit anjlok akibat krisis global.
Memberikan penjelasan pekan lalu,Sugiarto Sumas mengatakan isu tersebut harus diwaspadai.Meski pada tahun 2009 kini ekspor hasil perkebunan kita merosot bukan berarti kita harus memusnahkan perkebunan kelapa sawit gara-gara tanaman kelapa sawit dinilai banyak menguras sumber air disekitarnya.Misalnya,tanaman kelapa sawit yang berdekatan dengan rawa-rawa akan menyedot seluruh air rawa.Akibatnya ekosistem terganggu."Kita tidak bisa menerima alasan ini",tuturnya.
Selain isu lingkungan juga dilontarkan adanya keluhan para buruh perkebunan kelapa sawit yang merasakan nasibnya tidak terangkat dan banyak hari kerja yang tak terpakai.Bekerja dikebun kelapa sawit hanya membutuhkan beberapa hari dalam seminggu dan sisa hari lainya mubazir,padahal mereka adalah angkatan kerja yang produktif.
Tentu kita tidak segampang itu melihat persoalannya karena pada saat booming para petani kelapa sawit dapat minimal mengantongi 4 juta per bulan hanya dengan modal 2 hektar lahan.Krisis ekonomi global ini menurut Sugiarto tidak serta merta kita harus mempercayai segala keluhan-keluhan ekonomi dan pertimbangan-pertimbangan ekologis.Tanaman kelapa sawit hanya bisa tumbuh disekitar khatulistiwa yaitu Indonesia,Malaysia di Asia sampai di Madagaskar di Afrika.Sedangkan di Thailand sawit tidak tumbuh,padahal negeri ini dekat dengan Malaysia.
Sudah pasti kebutuhan dunia akan biofuel akan bertambah meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dunia yang membutuhkan minyak dari kelapa sawit.Kebutuhan CPO selain untuk memenuhi kebutuhan pabrik pembuatan bahan kosmetik,mentega,minyak goreng,sabun juga sebagai bahan bakar minyak hayati.
Dengan teknologi di bidang pertaniaan segala kendala yang dihadapi oleh perkebunan dan faktor-faktor lingkungan tentu bisa diatasi.Jika air yang dijadikan sumber masalah tentu hal ini tidak logis karena setiap tanaman membutuhkan air tidak kecuali pohon kurma yang tumbuh dipadang pasir.Bahkan bisa dinilai penanaman pohon kelapa sawit juga merupakan suatu usaha melakukan reboisasi.(GET)
Memberikan penjelasan pekan lalu,Sugiarto Sumas mengatakan isu tersebut harus diwaspadai.Meski pada tahun 2009 kini ekspor hasil perkebunan kita merosot bukan berarti kita harus memusnahkan perkebunan kelapa sawit gara-gara tanaman kelapa sawit dinilai banyak menguras sumber air disekitarnya.Misalnya,tanaman kelapa sawit yang berdekatan dengan rawa-rawa akan menyedot seluruh air rawa.Akibatnya ekosistem terganggu."Kita tidak bisa menerima alasan ini",tuturnya.
Selain isu lingkungan juga dilontarkan adanya keluhan para buruh perkebunan kelapa sawit yang merasakan nasibnya tidak terangkat dan banyak hari kerja yang tak terpakai.Bekerja dikebun kelapa sawit hanya membutuhkan beberapa hari dalam seminggu dan sisa hari lainya mubazir,padahal mereka adalah angkatan kerja yang produktif.
Tentu kita tidak segampang itu melihat persoalannya karena pada saat booming para petani kelapa sawit dapat minimal mengantongi 4 juta per bulan hanya dengan modal 2 hektar lahan.Krisis ekonomi global ini menurut Sugiarto tidak serta merta kita harus mempercayai segala keluhan-keluhan ekonomi dan pertimbangan-pertimbangan ekologis.Tanaman kelapa sawit hanya bisa tumbuh disekitar khatulistiwa yaitu Indonesia,Malaysia di Asia sampai di Madagaskar di Afrika.Sedangkan di Thailand sawit tidak tumbuh,padahal negeri ini dekat dengan Malaysia.
Sudah pasti kebutuhan dunia akan biofuel akan bertambah meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dunia yang membutuhkan minyak dari kelapa sawit.Kebutuhan CPO selain untuk memenuhi kebutuhan pabrik pembuatan bahan kosmetik,mentega,minyak goreng,sabun juga sebagai bahan bakar minyak hayati.
Dengan teknologi di bidang pertaniaan segala kendala yang dihadapi oleh perkebunan dan faktor-faktor lingkungan tentu bisa diatasi.Jika air yang dijadikan sumber masalah tentu hal ini tidak logis karena setiap tanaman membutuhkan air tidak kecuali pohon kurma yang tumbuh dipadang pasir.Bahkan bisa dinilai penanaman pohon kelapa sawit juga merupakan suatu usaha melakukan reboisasi.(GET)
Wednesday, January 7, 2009
Depnakertrans belum Terima Penangguhan UMP
"Pengaduan usulnya langsung ke gubernur atau kabupaten kota. Laporannya tidak masuk ke kita (pusat)," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno di Jakarta, Rabu (7/1).
Menurut Erman Suparno, secara undang-undang penangguhan kenaikan UMP masih dimungkinkan. Tetapi sejauh mana penangguhannya, lanjut dia, sebaiknya dirundingkan terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja.
"Sebaiknya dirundingkan dulu secara bipartit. Payung hukumnya SKB 4 Menteri," anjur Erman.
Meski demikian, pihaknya berencana melakukan pengecekan ke setiap provinsi dan kabupaten terhadap kemungkinan pengajuan penangguhan UMP 2009.
"Tapi ini bisa jadi masukan. Tolong ditanyakan laporannya, tentunya melalui masing-masing dinas. Sampai sekarang belum ada samasekali di kita," kata Erman.
Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsostek Depnakertrans Myra M. Hanartani mengatakan dari 33 provinsi di Indonesia, baru 27 provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum dengan keputusan Gubernur. Enam provinsi sisanya, lanjut dia, sudah mengusulkan kepada gubernur namun belum ditetapkan berdasarkan surat keputusan.
"Provinsi-provinsi tersebut adalah Bengkulu, Lampung, NTB, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Papua," ungkap dia.
Berdasarkan data per tanggal 31 Desember 2008 kenaikan UMP tertinggi sebesar 22,21% terjadi di Sulawesi Selatan, sedangkan kenaikan upah minimum terendah sebesar 4,55% yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung.
Nilai UMP tertinggi di provinsi NAD yaitu Rp 1,2 juta dan UMP terendah provinsi Jawa Timur Rp 570.000. Sementara pencapaian UMP/KHL (kebutuhan hidup layak) tertinggi terdapat di Sumatra Utara sebesar 105,83% dan pencapaian UMP/KHL terendah adalah provinsi Maluku sebesar 60,52%.
Angka PHK Tembus 50.000 Orang
Jakarta, HPO (07/01/09)
JUMLAH pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan yang tercatat akan terkena PHK hingga 5 Januari 2009 telah mencapai 50.029 orang. Itu angka terbaru yang dilansir Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), kemarin. Menakertrans Erman Suparno kepada pers di Jakarta, kemarin, mengatakan itu adalah data terakhir berdasarkan laporan pemantauan perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan PHK.
Dari jumlah tersebut, tercatat pekerja yang terkena PHK meningkat sebanyak 700 orang menjadi 24.452 pekerja, dari angka PHK per 31 Desember sebesar 23.752 pekerja. Adapun rencana PHK yang telah terdaftar tercatat 25.577 pekerja atau tetap jika dibandingkan dengan angka rencana PHK per 31 Desember 2008.
Jumlah pekerja yang terencana dirumahkan dan telah dirumahkan sendiri meningkat dari 29.697 per 31 Desember menjadi 31.094 pekerja per 5 Januari.
"Jumlahnya memang meningkat terus, tapi kita selalu anjurkan agar ini dimediasikan dahulu. Dirundingkan dulu secara bipartit. Jangan terburu-buru," kata Erman.
Erman menambahkan, itu adalah data keseluruhan dari Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, dan Papua. (dik)
Subscribe to:
Posts (Atom)
