Soekardjo, akan Perjuangkan Penghapusan Sistem Pekerja Kontrak

Jakarta, (HPO)

Soekardjo Hardjo Soewirdjo, SH Caleg PDI-P daerah pemilihan (dapil) Jakarta Utara,Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat menyatakan PDI-P selain memperjuangkan Sembako Murah bagi Rakyat juga akan memperjuangkan penghapusan sistem pekerja kontrak di Indonesia, karena dipandang tidak manusiawi. "Setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum untuk bekerja dan jaminan hidup yang layak bagi dirinya maupun keluarganya.

"Selama ini pekerja kontrak tidak mendapat kepastian bagaimana mereka menata karirnya. Sebab itu sstem Kerja Kontrak harus dihapus. Dengan dihapusnya sistem kerja kontrak diharapkan perputaran ekonomi akan membaik dan meningkat karena adanya daya beli masyarakat.", demikian kata Sowirdjo ketika ditemui HPO di ruang kerjanya.

"Pekerja tetap lebih terjamin dan akan memberikan multiplier effects yang luas, prospek yang bagus bagi perusahaan jasa asuransi dan perumahan".
Jadi sudah selayaknyalah setiap perusahaan tidak lagi menggunakan sistem kontrak bagi pekerjanya, tambah anggota Komisi VI DPR-RI itu lagi.

Lebih mengherankan lagi masih ada pekerja di perusahaan "outsorcing" yang berstatus Pekerja Kontrak, padahal seharusnya di perusahaan outsourcing itu dia sudah menjadi Pekerja Tetap. "Nah, kalau begini kan dua kali kontrak namanya?", tanya Soekardjo, yang juga mantan Ketua Umum KADIN Jaya ini.

Sembako Murah PDI-P

Menyinggung, kampanye Sembako Murah dari Ketua Umum PDI-P, Megawati, Soekardjo menegaskan, tentu Partai akan memperjuangkan juga adanya lahan bagi petani, ketersediaan pupuk dan bibit unggul. Disamping itu masalah irigasi/pengairan dan jalan untuk distribusi hasil pertanian juga urusan yang sangat penting untuk diperjuangkan guna menopang Program Sembako Murah bagi Rakyat itu.

Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Berbicara tentang Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) dari Departemen Tenaga Keja dan Transmigrasi, menurut Soekardjo, selain masyarakat mendapatkan kepastian lahan di lokasi transmigrasi baik yang lama maupun yang baru yang terpenting adalah bagaimana roda perekonomian dikelola dengan sistem koperasi. Sehingga petani bisa melakukan usaha bersama tanpa gangguan dari tengkulak atau lintah darat. [kam]